Page 21 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 22 NOVEMBER 2019
P. 21

Kabupaten Sidoarjo. Pemprov Jatim menindaklanjuti dengan meninjau kembali
               usulan tersebut. "Akhirnya disepakati penetapan upah sesuai ketentuan," ucap dia.

               Alumnus Universitas Airlangga itu meminta kepala daerah menjaga hubungan
               industrial di wilayah masing-masing. Permasalahan yang muncul harus segera
               ditindaklanjuti. Dengan begitu, roda perekonomian bisa berputar dengan baik.

               Sementara itu, dikonfirmasi terpisah, Wakil Ketua Bidang Organisasi Apindo Jatim
               Johnson Simanjuntak mengatakan, sebagian pengusaha menganggap kenaikan 8,51
               persen tersebut terlalu tinggi.

               Keluhan itu rata-rata berasal dari pengusaha yang memiliki usaha di daerah ring
               satu. Daerah ring satu tersebut adalah Surabaya, Gresik, Sidoarjo, Kabupaten
               Pasuruan, dan Kabupaten Mojokerto.

               "Jadi, untuk memperkecil jarak upah dengan tetangga, seperti Kabupaten
               Lamongan yang dekat dengan Kabupaten Gresik, tahun lalu kenaikan UMK sampai
               20 persen," ungkapnya. Diakui, persentase kenaikan itu memberatkan. Meski
               demikian, pihaknya meminta pengusaha bisa memahami keputusan pemprov. "Kami
               mendukung usaha pemerintah untuk memajukan investasi di Jatim," lanjutnya.

               Untuk menyiasati kenaikan upah tersebut, tiap perusahaan pasti melakukan
               efisiensi. Bentuk efisiensi berbeda-beda. "Yang jelas bukan efisiensi tenaga kerja,
               tapi segala upaya lainnya seperti material. Itu nanti kami sampaikan kepada
               pengusaha," ujarnya.

               Soal kemungkinan adanya pengusaha yang merelokasi bisnisnya ke luar Jatim,
               Johnson menyatakan, hal tersebut memang menjadi kekhawatiran setelah
               penetapan UMK. Relokasi itu terutama menuju ke daerah yang dekat dengan Jatim,
               yakni Jawa Tengah (Jateng). Apalagi, infrastruktur di Jateng cukup memadai
               dengan UMK yang tidak setinggi Jatim.

               "Tapi, bagaimanapun, Ibu Gubernur (Khofifah) berharap rencana relokasi ke luar
               Jatim bisa diurungkan. Kami sepakat dengan keinginan Ibu Gubernur," tuturnya.
               Kalaupun memutuskan relokasi, imbuh dia, sebaiknya masih di Jatim, terutama di
               daerah ring dua maupun ring tiga yang UMK-nya tidak setinggi ring satu.

               Rencana memindah perusahaan dari Jatim ke Jateng memang sangat masuk akal.
               Sebab, UMK beberapa kota utama di Jateng jauh lebih rendah daripada di Jatim.
               Bahkan, UMK Semarang yang tertinggi di Jateng pun hanya Rp 2.715.000.

               Johnson memperkirakan perusahaan yang mengajukan penangguhan UMK pada
               tahun depan cukup banyak. Khususnya perusahaan padat karya. "Kalau mengajukan
               penangguhan itu wajar. Bahkan, kami mengimbau supaya tidak khawatir maupun
               takut. Kami akan bantu membicarakan baik-baik," tuturnya.






                                                       Page 20 of 144.
   16   17   18   19   20   21   22   23   24   25   26