Page 20 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 22 NOVEMBER 2019
P. 20
Title TERTINGGI DI JATIM, UMK SURABAYA RP 4,2 JUTA
Media Name jawapos.com
Pub. Date 21 November 2019
https://www.jawapos.com/surabaya/21/11/2019/tertinggi-di-jatim-umk-sur abaya-rp-
Page/URL
42-juta/
Media Type Pers Online
Sentiment Positive
Upah minimum kabupaten/kota (UMK) 2020 di Jawa Timur (Jatim) akhirnya
ditetapkan. Jika dibandingkan dengan tahun ini, nilainya naik 8,51 persen. Kota
Surabaya masih menjadi daerah dengan UMK tertinggi di Jatim, yakni Rp
4.200.479,19. Tahun ini UMK Surabaya Rp 3.871.052. Dengan demikian, ada
kenaikan Rp 329.426.
Angka tersebut hanya berselisih Rp 75 ribuan dengan UMP DKI Jakarta yang
ditetapkan sebesar Rp 4.276.335. Di tingkat nasional, rekor UMK tertinggi masih
dipegang Kabupaten Karawang, yakni Rp 4.594.324,54. Sedangkan UMK terendah di
Jatim, yakni Rp 1.913.321,73, akan berlaku di sembilan daerah: Sampang,
Situbondo, Pamekasan, Kabupaten Madiun, Ngawi, Ponorogo, Pacitan, Trenggalek,
dan Magetan.
Penetapan UMK 2020 tersebut disampaikan Gubernur Jatim Khofifah Indar
Parawansa kemarin. Mantan menteri sosial itu didampingi Kepala Dinas Tenaga
Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Himawan Estu Bagijo serta perwakilan
Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) dan Dewan Pengupahan Jatim.
Khofifah berharap penetapan UMK tersebut membawa dampak positif terhadap iklim
usaha di Jatim. "Sistem ketenagakerjaan yang sehat akan mendukung
pengembangan pembangunan di Jawa Timur," ucapnya.
Gubernur menjelaskan, kenaikan UMK 8,51 persen itu telah sesuai dengan Surat
Menteri Ketenagakerjaan Nomor BM/ 308/HI.0100/X/2019. Selain itu, kenaikan
merujuk pada Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 dan Peraturan Menteri
Ketenagakerjaan 15/ 2018. Regulasi tersebut mengatur penyesuaian upah pekerja
di Indonesia. Tahun ini inflasi nasional mencapai 3,39 persen. Pertumbuhan
ekonomi nasional 5,12 persen. Dengan data tersebut, pemerintah menetapkan
kenaikan 8,51 persen itu.
Khofifah menerangkan, UMK tersebut berawal dari usulan tiap-tiap daerah. Proses
penetapan usulan itu berjalan relatif lancar. Memang ada tiga daerah yang
usulannya sempat tidak sesuai, yakni Kota Blitar, Kabupaten Pasuruan, dan
Page 19 of 144.
