Page 28 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 22 NOVEMBER 2019
P. 28
Pemprov Jabar yang diwakili oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Jabar untuk
menetapkan UMK 2020.
"Ada empat poin yang kami sepakati saat rapat itu. Salah satunya ya itu, Pemprov
Jabar akan menetapkan UMK 2020," ujar Roy kepada Republika.co.id, Rabu (20/11).
Roy menjelaskan, bagaimanapun juga pemerintah harus menetapkan UMK. Sebab
tanpa penetapan UMK, secara otomatis yang berlaku upah minimum provinsi (UMP).
Ini akan menurunkan upah buruh karena perusahaan akan membayar upah
berdasarkan UMP. Padahal, saat ada SK penetapan UMK saja masih ada perusahaan
yang abai.
"Kalau sampai gubernur tak menetapkan UMK, ini akan memancing reaksi buruh
sangat kencang. Bahkan, saya khawatir bisa rusuh di mana-mana. Upah minimum
ini tanggung jawab pemerintah," tegasnya.
Roy berharap, Pemprov Jabar tak membuat kebijakan sendiri yang berbeda dengan
provinsi lain. Karena, Provinsi Jateng, Jatim dan Banten sudah menetapkan UMK
mulai Rabu (20/11).
Menurut Roy, buruh hingga saat ini masih berpegang pada kesepakatan DePeProv
yang sepakat untuk menaikkan UMK sesuai rekomendasi dari kabupaten/kota.
"Semua sudah sepakat gubernur harus menetapkan UMK. Tapi kalau sampai
diingkari amukan buruh terjadi situasi tak akan terkendali," katanya.
Adapun empat poin hasil kesepakatan rapat DePeProv tersebut, kata Roy, pertama
Pemerintah Jabar akan menetapkan UMK 2020 sesuai rekomendasi Kabupaten/Kota.
Kedua, Pemprov Jabar tak akan menetapkan upah padat karya, upah khusus
garmen, UMSP garmen dan tekstil, ataupun upah minimum lainnya di bawah UMK
2020. Ketiga, Pemprov Jabar akan menetapkan UMSK 2020 sesuai rekomendasi
kabupaten/kota. Terakhir, Pemprov Jabar mewajibkan semua perusahaan di Jabar
melaksanakan skala upaha sesuai peraturan.
Page 27 of 144.
