Page 32 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 22 NOVEMBER 2019
P. 32
Kabupaten Majalengka (Rp 1.944.166), dan Kabupaten Pangandaran (Rp
1.860.592).
Ridwan mengaku pihaknya tengah mempertimbangkan untuk menetapkan atau
tidak rekomendasi penetapan upah dari 27 bupati dan wali kota. Sesuai surat
edaran dari Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi, gubernur wajib
menetapkan upah minimum provinsi dan dapat menetapkan upah minimum
kabupaten dan kota.
"Kami sedang pertimbangkan plus minus-nya. Saya sudah terima surat dari Apindo
(Asosiasi Pengusaha Indonesia), kemungkinan ekonomi lagi berat. Jadi penetapan
UMK (upah minimum kota) sangat pengaruh pada padat karya," kata Ridwan.
Pertimbangan itu terkait dengan adanya potensi perusahan gulung tikar saat
gubernur menetapkan UMK. "Kalau tidak menetapkan UMK, maka buruh dan
pengusaha diminta menyelesaikan kenaikannya. Jadi tetap naik ya, upah itu tetap
naik tapi persentase disesuaikan dengan kesanggupan dari masing-masing wilayah.
Tapi kalau dikunci sesuai dengan UMK, pasti ada perusahaan yang gulung tikar
karena oleh pengadilan (pelanggaran atas UMK) dianggap pidana," imbuh Ridwan.
Sesuai Peraturan Pemerintah no 78 tahun 2015 tentang Pengupahan, kenaikan upah
itu ditetapkan dengan formulasi tingkat inflasi nasional dan pertumbuhan domestic
bruto. Sesuai informasi dari Badan Pusat Statistik, tingkat inflasi nasional sebesar
3,39 persen dan pertumbuhan domestik bruto (PDRB) sebesar 5,12 persen. Jadi
tingkat kenaikan upah minimum sebesar 8,51 persen dari upah tahun sebelumnya.
Formulasi ini mengacu pada program strategis nasional yang masuk dalam paket
kebijakan ekonomi jilid IV.
Ridwan mengakui tingginya disparitas upah minimum di kabupaten dan kota di Jawa
Barat. Menurut dia, selisih upah yang tinggi akibat adanya ketidakseragaman dari
kebijakan pemerintah sebelumnya. "Sebelumnya ada yang naik 10 sampai 15
persen. Itu yang buat disparitas tinggi. (sekarang) kita gunakan formulasi nasional,
minimal membuat angka (kenaikan upah) itu bisa diprediksi, tidak sporadis seperti
dulu," terang Ridwan.
Sumber: Suara Pembaruan
Page 31 of 144.
