Page 6 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 25 JUNI 2019
P. 6
Title KEMENTERIAN DIMINTA IMPLEMENTASIKAN PENDIDIKAN VOKASI
Media Name koran-jakarta.com
Pub. Date 25 Juni 2019
Page/URL http://www.koran-jakarta.com/kementerian-diminta-implementasikan-pendi dikan-vokasi/
Media Type Pers Online
Sentiment Positive
Presiden Joko Widodo meminta implementasi mengenai pendidikan vokasi segera
diterapkan di setiap kementerian guna meningkatkan sumber daya manusia (SDM)
yang lebih kuat dan andal.
Hal itu disampaikan Menteri Ketenagakerjaan (Menaker), M Hanif Dhakiri, di
Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Senin (24/6), usai bertemu Presiden secara
tertutup bersama para menteri lainnya.
"Lebih ke vokasi. Intinya, bagaimana agar implementasi vokasi ini bisa dilakukan
secara lebih cepat dan masif. Ini kan artinya semua kementerian yang menangani
urusan itu harus buat perencanana konkret," kata Hanif.
Disinggung mengenai aturan super tax deduction atau pemotongan pajak di atas
100 persen untuk menopang program vokasi yang sudah dilakukan di Kemenkeu,
Hanif mengatakan ke depan tinggal mengoptimalkan investasi SDM di pihak swasta.
"Dalam arti, perlibatan industri, swasta dalam investasi SDM. Kalau cuma
pemerintah saja kan enggak bisa masif. Karena kita punya keterbatasan. Dengan
super tax deduction itu, jadi insentif khusus bagi para pelaku usaha agar mereka
lebih maksimal dalam berinvestasi SDM," ucap Hanif.
Selain vokasi, lanjut Hanif, juga ikut dibahas mengenai revisi Undang- Undang (UU)
Ketenagakerjaan Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.
"Ya, intinya kita cermati dulu lah semua masukan dari kalangan dunia usaha atau
kementerian serikat pekerja. Bahwa UU itu memang sudah banyak bolong-bolong
memang iya, karena sudah banyak pasal yang di-judicial review. Kalau enggak salah
mungkin sudah 32 kali," ucap Hanif.
Page 5 of 89.
