Page 7 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 25 JUNI 2019
P. 7
Menurut Hanif, persoalan revisi ini menjadi kepentingan bersama untuk memastikan
kita mempunyai ekosistem tenaga kerja yang lebih baik, sehingga investasi baik
dalam dan luar negeri bisa tumbuh dan menciptakan lapangan kerja baru.
"Dan kita perlu kasih catatan, bahwa kita ini harus memikirkan mereka-mereka yang
belum bekerja juga," jelasnya.
Masukan Pengusaha
Sementara itu, Kepala Staf Presiden (KSP) Moeldoko mengatakan bahwa
pembahasan revisi ini sebagai tindak lanjut pemerintah usai mendengarkan
beberapa usulan dari asosiasi pengusaha maupun serikat pekerja.
"Rencana Undang-undang Nomor 13 tentang Ketenagakerjaan. Kita dengerin
suaranya temen-temen dari asosiasi," kata Moeldoko.
Sebelumnya, Presiden Jokowi telah menerima pengusaha nasional yang tergabung
dalam Kadin Indonesia dan Apindo. Pada pertemuan tersebut, Kepala Negara
meminta masukan mengenai apa yang harus dikerjakan pemerintah. Kalangan
pengusaha nasional mengusulkan adanya revisi UU Ketenagakerjaan Nomor 13
Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.
Ketua Apindo, Hariyadi Sukamdani, mengatakan salah satu poin yang sudah tak
relevan adalah soal upah pekerja. Apalagi, UU tersebut tidak pernah diubah sejak
diterbitkan pada 2003 silam. "Dari 2003 sampai sekarang itu kan sudah beralih
persepsi bahwa upah minimum itu menjadi upah rata-rata," ungkap Hariyadi.
Page 6 of 89.
