Page 16 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 25 JULI 2019

UU Naker memiliki sisi kontradiktif satu dengan yang lain. Term asukkontradiksi dengan
peraturan dan perundangan lainnya.

Selain itu banyaknya kasus atas implementasi UU Naker baik karena pelanggaran norma
oleh pengusaha atau karena akibat kontradiksi hukumnya sendiri mengartikan IKJ
Naker secara umum tidak memiliki ketegasan dalam bentuk sanksi yang jelas dan tegas.

Itu sebabnya UU Naker kurang lebih sudah dilakukan judicial review sebanyak 17kali
baikoleh pekerja maupun oleh pengusaha. Bagi pekerja judicial review dilakukan untuk
memperjelas dan mempertegas isi yang termuat dalam beberapa pasal karena
dirasakan merugikan dan bertentangan dengan UUD 1945.

Begitu juga oleh pengusaha yang merasa merugikan dirinya, atas tindakan tersebut
melalui keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) terdapat beberapa pasal yang dibatalkan
(tidak berlaku lagi) dan putusan yang menerima sebagian menolak sebagian yang
berarti menjelaskan makna pasal dalam UU Naker.

Dari sekian pasal yang di- judicial review lebih banyak keputusan MK yang menerima
tuntutan buruh dibandingkan pengusaha. Akan tetapi ketika didalam implementasinya
keputusan MK tidak mampu menahan apalagi menghilangkan perselisihan
ketenagakerjaan, lagi-lagi perselisihan tersebut menimbulkan kerugian di pi-
hakburuhseperti masih terjadi pemutus " . hubungan kerja (PHK) secara sepihak
menggunakan alasan efisiensi, penutupan pabrik secara sepihak dan alasan lainnya.

Itulah yang menjelaskan mengapa akhirnya wacana revisi UU Naker ' yus bergulir
disuarakan pengusaha? Sementara dari sisi implementasi norma UU Naker lebih banyak
merugikan para pekerja?

Menteri Ketenagakerjaan Muhammad Hanif Dhakiri menilai pekerja dan pengusaha
sama-sama menginginkan sejumlah ketentuan dalam UU Naker itu dibenahi. Harapan
yang sama juga tak jauh beda dengan pemerintah.

Menurut Hanif bidang ketenagakerjaan : butuh reformasi menyeluruh, salah satu
tujuannya agar Indonesia memiliki pekerja berketerampilan di atas standar dengan
jumlah yang besar Saat ini jumlah angkatan kerja di Indonesia sekitar 128 juta orang
dan 60%-nya lulusan SD sampai SMP. Mayoritas angkatan kerja itu memiliki
keterampilan tergolong menengah ke bawah. Padahal yang perlu diperbanyak saat ini
tenaga kerja dengan pengetahuan dan keterampilan menengah ke atas.

Revisi UU Ketenagakerjaan dilakukan sebagai upaya untuk menggulirkan reformasi itu.
Hanif menyebut butuh terobosan untuk menjawab tantangan ketenagakerjaan yang
berkembang sekarang. Lembaga Kerja Sama Tripartit Nasional (LKSTripnas)yang terdiri

Page 15 of 80.