Page 17 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 25 JULI 2019
P. 17
dari unsur pekerja, pengusaha, dan pemerintah telah menyepakati revisi UU
Ketenagakerjaan menjadi salah satu agenda kerja.
Mencari Solusi
Arah menuju revisi UU Ketenagakerjaan itu menurut Hanif masih berproses. Pemerintah
menjalin dialog dengan berbagai pemangku kepentingan untuk mencari solusi atas
berbagai isu ketenagakerjaan. Pendekatan yang dilakukan mengutamakan solusi
yang sifatnya win-win atau tidak ada pihak yang dirugikan.
Hanif mencatat sedikitnya ada dua isu yang selama ini jadi persoalan bagi buruh dan
pengusaha yaitu penyerahan sebagian pekerjaan kepada perusahaan lain atau dikenal
dengan istilah outsourcing dan pesangon.
Harus diakui persoalan penghapusan pesangon akan menjadi isu yang paling panas
sekaligus paling alot. Bahkan bisa menimbulkan penolakan massal dari para pekerja.
Menurutnya proses revisi UU Ketenagakerjaan masih panjang, intinya ke depan
Indonesia butuh ekosistem ketenagakerjaan yang lebih baik. Jumlah pekerja dengan
keterampilan yang berkualitas tinggi harus didorong agar lebih banyak dan tersebar
merata di seluruh daerah.
Selain itu Hanif menekankan iklim hubungan industrial yang kondusif harus terripta agar
setiap orang bisa mendapat kesempatan untuk meningkatkan dan memperbarui
keterampilannya.
Sehingga mampu untuk tenis bekerja sampai pensiun. Selaras itu kesempatan kerja
terus ditingkatkan baik jumlah dan kualitasnya.
Beberapa isu lain yang bakal mengemuka adalah keinginan investor untuk merevisi UU
Naker menggunakan pekerja setengah mengikat, setengah bebas. Penggunaan tenaga
kerja outsourcing, kontrak
Para pengusaha atau investor menginginkan revisi uuk merugikan mereka dari segi
penggu-nakan tenaga kerja/buruh dengan konsep setengah mengikat setengah.
(www.nusantara.news)
Page 16 of 80.
