Page 37 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 02 MARET 2020
P. 37
manajer, dan ahli tertentu yang ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan
urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan.
"Untuk jabatan level manager dan ahli tertentu di jasa konstruksi sebanyak 181
jabatan yang sudah ditetapkan melalui Keputusan Menteri Ketenagakerjaan RI No
228 Tahun 2019 tentang Jabatan tertentu Yang Dapat Diduduki Oleh Tenaga Kerja
Asing," jelasnya, kepada Bisnis, Jumat (28/2/2020).
Lebih lanjut, imbuhnya, sesuai ketentuan dalam UU Nomor 2 Tentang Jasa
Konstruksi, ketentuan Tenaga Kerja Asing adalah sebagai berikut.
Pertama, pemberi kerja tenaga kerja konstruksi asing wajib memiliki rencana
penggunaan tenaga kerja asing (RPTKA) dan izin memperkerjakan tenaga kerja
asing (IMTA).
Adapun yang dimaksud dengan rencana penggunaan tenaga kerja asing adalah
rencana penggunaan tenaga kerja asing pada jabatan tertentu yang disahkan oleh
menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan
atau pejabat yang ditunjuk.
Kemudian, yang dimaksud dengan izin memperkerjakan tenaga kerja asing adalah
izin tertulis yang diberikan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintah
di bidang ketenagakerjaan atau pejabat yang ditunjuk kepada pemberi kerja tenaga
kerja asing.
Selain itu, Perizinan Badan Usaha Jasa konstruksi asing saat ini dilakukan melalui
OSS sesuai ketentuan dalam PP 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan
Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik.
Selanjutnya, dijelaskan dalam peraturan tersebut, dalam hal Pelaku Usaha akan
mempekerjakan tenaga kerja asing, pelaku usaha mengajukan pengesahan RPTKA.
Adapun pelaku usaha dalam rangka pengajuan pengesahan RPTKA sebagaimana
dimaksud, mengisi data pada laman OSS berupa alasan penggunaan tenaga kerja
asing, jabatan dan atau kedudukan tenaga kerja asing dalam struktur organisasi
perusahaan yang bersangkutan.
Kemudian, jangka waktu penggunaan tenaga kerja asing, penunjukan tenaga kerja
Indonesia sebagai pendamping tenaga kerja asing yang diperkerjakan, dan jumlah
tenaga kerja asing. Adapun pengesahan RPTKA sebagaimana dimaksud merupakan
izin memperkerjakan tenaga kerja asing.
Page 36 of 71.
