Page 35 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 02 MARET 2020
P. 35
Menurut Handoyo, Omnibus Law Cipta Kerja yang saat ini sudah diserahkan ke DPR
RI untuk dibahas dicurigai banyak mengandung soal-soal kontroversial. Terutama
pada aspek ketenagakerjaan dan itu artinya terkait nasib jutaan buruh.
"Betul bahwa tujuannya adalah membuka seluas-luasnya lapangan kerja, menarik
masuk investasi. Tetapi jangan lupa juga ada buruh yang selama ini sudah memiliki
keistimewaan tertentu dan itu akan hilang. Resistensi buruh tentu saja harus
diperhatikan," kata Handoyo.
Dalam soal Omnibus Law pemerintah dan DPR diharapkan untuk lebih sensitif pada
aspirasi publik.
"Termasuk buruh betul-betul harus diajak bicara sehingga tidak membuat gejolak di
masyarakat. Pasti akan ada jalan tengah yang bisa diterima semua pihak tanpa
mengorbankan yang lain. Kami yakin itu asal ada komunikasi dan jangan ada kesan
bahwa ini seakan-akan ditutup-tutupi. Kita transparan saja supaya publik juga tahu,"
tukas Handoyo.
Sama halnya intoleransi, Presiden saatnya untuk bersikap tegas terhadap aksi-aksi
intoleransi. Salah satu polemik terakhir yaitu soal renovasi Gereja Katolik Santo
Joseph di Tanjung Balai, Karimun. Padahal, usia gereja itu sudah ratusan tahun.
"Tugas negara adalah menjamin kebebasan beragama di Indonesia dan itu perintah
konstitusi yang harus dijalankan. Mana kala ada aksi intoleran ya negara harus hadir
memakai semua perangkatnya untuk mengatasi. Sebab ada gejala di masyarakat
karena seolah-olah pemerintah diam, maka dianggap lemah dan aksi intoleran
makin marak terjadi," pungkas Handoyo.
(asp/fai)
Page 34 of 71.
