Page 31 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 02 MARET 2020
P. 31
Sebab, menurutnya, banyak pasal di dalam omnibus law RUU Cipta Kerja yang
isinya mengubah UU yang sudah ada.
"Kemudian soal otonomi daerah. Semangat otonomi daerah yang dulu didorong
ketika reformasi dan ketika amandemen UUD 1945, itu ingin ditarik lagi menjadi
sangat sentralistik. Itu konfirmasi dengan adanya materi muatan. Misalnya
pemerintah bisa membatalkan Perda. Dan apalagi itu juga sudah dibatalkan oleh
ketentuan Mahkamah Konstitusi," ucap Fadli.
Direktur eksekutif Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia (PSHK) Gita Putri
Damayana menambahkan draf RUU Cipta Kerja sudah diserahkan ke DPR. Dia pun
ingin DPR tidak membahas omnibus law RUU Cipta Kerja ini.
Menurut Gita, pemerintah terkesan buru-buru dalam membuat RUU ini. Menurutnya,
monitoring evaluasi harus dijalankan terlebih dahulu dalam membuat RUU Cipta
Kerja ini.
Sebab, lanjutnya, hal ini tertera di dalam UU No 15 Tahun 2019 tentang Perubahan
atas UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-
undangan. Oleh karena itu, dia ingin DPR menjalankan fungsi pengawasannya.
"Seharusnya pemerintah melakukan monitoring dan evaluasi mengenai UU yang
akan direvisi oleh RUU Cipta Kerja ini ketimbang langsung memutuskan memangkas
semua pasal-pasalnya. Jadi sementara, proses monitoring evaluasi itu sendiri belum
terlihat dilakukan oleh pemerintah. Jadi pemerintah bilang percepat, DPR jangan
langsung percepat, tidak otomatis mengiyakan, tapi lebih kritis," ucap Gita.
Page 30 of 71.
