Page 27 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 02 MARET 2020

Di internal serikat buruh sendiri bagaimana? (Apakah) Sudah bulat
menolak, khususnya KSBSI?
Kita (KSBSI) ada 10 federasi, dengan jumlah sekitar 800.000 buruh yang berada di
25 provinsi, 34 kabupaten/kota. Kita sepakat menolak Omnibus Law khususnya
klaster ketenagakerjaan, karena momen kita di situ. Kami menyuarakan kepada
pemerintah (karena) Omnibus Law ini dibuat jauh lebih jelek. Di sini "karpet merah"
disiapkan untuk pemilik modal. Lalu untuk pekerja, (untuk) buruh, manfaatnya
nggak ada. Kesejahteraannya nggak ada, buat apa dipaksakan RUU itu? Jadi kami
menekan pemerintah untuk mengkaji ulang seluruhnya.

Strategi apa saja yang akan dilakukan oleh serikat buruh demi menolak
ini?
Ada dua hal yang kami lakukan, (pertama) membangun komunikasi dengan fraksi-
fraksi di parlemen mengenai tuntutan yang kami suarakan. Kedua, kami akan
melakukan tekanan dengan aksi massa, juga menyampaikan kepada masyarakat
bahwa betapa bahayanya Omnibus Law ini. Seperti yang kami suarakan, "RUU
Cilaka" menjadi "petaka" buat buruh, buat rakyat. Jadi itu akan kami lakukan sampai
pemerintahan Jokowi mendengar itu.

Selain buruh, petani juga katanya akan terdampak oleh Omnibus Law.
Bagaimana Anda melihatnya?
Memang kita belum banyak mendengar terkait isu yang lain. Tapi (memang) ada
dampaknya terhadap petani soal penggunaan lahan, di mana pemerintah bisa
memaksakan mengambil lahan dengan mudahnya, tanpa memedulikan lingkungan,
Amdal. Itu kan merugikan masyarakat. Tentu kita ingin masyarakat yang dirugikan,
kita bersama-sama (agar) menuntut ke pemerintah.

Kemudian dengan teman-teman Walhi, kita akan menyuarakan bersama, mengajak
mahasiswa dan masyarakat luas bahwa RUU ini merugikan masyarakat. Kami akan
melakukan gerakan lebih masif lagi, membangun aliansi dengan mahasiswa, ormas-
ormas yang memang terdampak Omnibus Law.

Page 26 of 71.