Page 25 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 02 MARET 2020

Title SEKJEN KSBSI, DEDI HARDIANTO: OMNIBUS LAW KARPET MERAH BAGI PEMILIK MODAL
Media Name suara.com
Pub. Date 01 Maret 2020
https://www.suara.com/wawancara/2020/03/01/072000/sekjen-ksbsi-dedi-ha rdianto-
Page/URL
omnibus-law-karpet-merah-bagi-pemilik-modal
Media Type Pers Online
Sentiment Negative

Pengajuan Rancangan Undang-Undang atau RUU Cipta Kerja (Ciptaker) ---yang
dikenal juga dengan Omnibus Law -- dari pemerintah ke DPR untuk dibahas, menuai
banyak reaksi. Tidak saja komentar dari banyak pihak di berbagai media maupun
jejaring sosial, tapi sejumlah aksi massa pun telah dilakukan demi menentang,
menolak, atau setidaknya mempersoakan RUU yang juga banyak disingkat dengan
istilah RUU Cilaka tersebut.

Kalangan buruh dan pekerja diketahui yang terutama aktif menggelar demonstrasi
atau unjuk rasa menentang RUU tersebut. Ini karena memang di dalam draf RUU itu
disebut ada banyak poin yang berhubungan langsung dengan nasib para buruh,
yang bahkan dikatakan mengubah sejumlah aturan yang sebelumnya sudah berlaku
di UU Ketenagakerjaan --termasuk yang menyangkut status maupun kesejahteraan
para pekerja.

Sebagaimana diberitakan, Konfederasi Serikat Buruh Sejahtera Indonesia ( KSBSI )
adalah salah satu organisasi yang lantang menyuarakan penolakan para buruh
tersebut. Apa latar belakangnya, dan bagaimana pemikiran mereka? Lantas,
bagaimana rencana mereka ke depan? Berikut petikan wawancara Suara.com
dengan Dedi Hardianto , Sekjen KSBSI, baru-baru ini:

Bagaimana KSBSI melihat Omnibus Law?
Kami melihatnya dari tiga aspek. Yang pertama, aspek yuridisnya, ini sudah
bermasalah. Karena itu yang paling penting dalam membuat undang-undang;
rumah besarnya sudah bermasalah. Kalau ini terus dilanjutkan, ke bawahnya akan
jadi masalah. Kedua, aspek filosofisnya. Negara menjamin rakyat untuk
mendapatkan kesejahteraan. Dalam hal apa? Ada pekerjaan layak, upah layak, dan
kehidupan layak. Ketiga, dari kaedah hukumnya. Ketika UU dibuat, kaedah
hukumnya UU harus lebih baik, bukan lebih buruk.

Pemerintah menyebut sudah melibatkan serikat buruh dalam membahas
Omnibus Law ini. Apa benar begitu? Bagaimana sikap KSBSI?
Kemudian berkaitan dengan proses, pemerintah menyebut sudah mengajak serikat
buruh untuk membahas "RUU Cilaka" ini. Tapi kami melihatnya ini adalah "(RUU)
petaka" buat kaum buruh. Pemerintah berlomba-lomba mengatakan serikat buruh

Page 24 of 71.