Page 22 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 02 MARET 2020
P. 22
Sementara itu Ketua DPD Serikat Pekerja Nasional Jawa Tengah, Sutarjo
berpendapat DPR seharusnya menolak draf Omnibus Law dari pemerintah.
Menurutnya, beberapa pasal jelas merugikan pekerja diantaranya tentang
pemberian gaji berdasarkan perjam, dihilangkan pesangon dan penerapan system
kerja outsourcing tanpa batas waktu.
"Kami akan terus melakukan konsolidasi antar elemen masyarakat. Buruh, tani,
nelayan, mahasiswa dan elemen lainnya harus bersatu padu untuk melakukan
gerakan penolakan terhadap Omnibus Law agar buruh Indonesia saat ini bahkan
sampai anak cucu terselamatkan dari penindasan dan perbudakan," imbuhnya.
Hal yang sama juga dikatakan kordinator lapangan Gerakan Buruh Berjuang
(Gerbang) Jawa Tengah Ahmad Zainudin dengan siap mengelar demo ke Jakarta
untuk menolak pengesahan Omnibus Law.
Dijelaskan, secara prinsip mendukung upaya pemerintah meningkatkan investasi di
Indonesia, namun jangan sampai mengorbankan buruh.
"Kami komitmen untuk meningkatkan investasi, namun jangan sampai merugikan
pekerja," tegasnya..
Page 21 of 71.
