Page 26 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 02 MARET 2020

sudah dilibatkan. Itu adalah pembohongan publik. Kita tidak pernah diajak
membahas "RUU Cilaka" itu. Yang ada cuma kita diajak pertemuan, dan dikasih
drafnya dari pemerintah untuk sosialisasi.

Memang, kami melihat RUU itu lebih (pada) domainnya pemerintah dengan pelaku
bisnis. Enam klaster lebih kepada bagaimana negara memungut pajak, bagaimana
negara mensubsidi untuk peningkatan pajak. Kami lebih bicara Omnibus Law dalam
(hal) cipta lapangan kerja. Kami minta urusan mengenai ketenagakerjaan
dikeluarkan dari draf cipta lapangan kerja (ini). Bahwa ada irisan-irisan dengan
sektor lain, itu belakangan.

Dalam proses tadi, untuk mendapatkan dokumennya saja susah. Padahal dalam
pembuatan UU itu harus ada transparansi. Lalu ketika tekanan buruh semakin masif,
lalu pemerintah membuat keputusan 121 (terkait) keterlibatan serikat pekerja.
Sebenarnya bukan kita mendesain untuk terlibat. Jadi pemerintah mengundang
serikat pekerja/serikat buruh, dan undangan itu diklaim. Setelah klaim itu
dikeluarkan, kami langsung (menggelar) konferensi pers menolak itu.

Ada empat persoalan mendasar yang kami perjuangkan, terutama soal outsourcing.
Sejak dulu kami selalu menyuarakan bahwa outsourcing, buruh kontrak, upah
murah, itu harus dihapuskan. Karena banyak masalah dalam kelangsungannya.
Kemudian upahnya boleh di bawah upah normatif. Ini yang terjadi. Lalu kedua,
terkait PKWT (Perjanjian Kerja Waktu Tertentu). Lalu outsourcing itu diperluas.
Sementara ini hanya 5 sektornya: (antara lain) sekuriti, OB, driver, catering di
pertambangan. Ini yang membuat kami melakukan penolakan.

Kedua, terkait dengan PKWT, selama ini maksimal 2 kali. Kalau 3 kali, implikasinya
buruh harus jadi karyawan tetap. (Tapi) Melalui Omnibus Law ini, semua buruh bisa
jadi PKWT. Kemudian PHK terhadap buruh oleh perusahaan. Dalam "RUU Cilaka" ini,
kompensasi pesangon terhadap buruh jadi lebih kecil dibanding aturan yang telah
diatur dalam UU Ketenagakerjaan yang sudah ada. Padahal UUD 1945 menjamin
warga negara termasuk buruh untuk mendapatkan pekerjaan yang layak, upah yang
layak.

Lalu (soal) kelangsungan jaminan sosial kerja. Kalau buruh dibayar per jam, siapa
yang membayar jaminan sosialnya?

Apa langkah KSBSI dalam melakukan penolakan terhadap Omnibus Law
itu?
Kami melakukan komunikasi dan koordinasi dengan elemen-elemen massa yang
lain. Lalu, kami juga berkoordinasi dengan klaster-klaster yang terdampak,
bermasalah, untuk bersama-sama melakukan gerakan massa. Akan tetapi (kami)
juga melakukan pembuatan dokumen-dokumen, untuk memberikan masukan ke
parlemen. Sebab drafnya sudah di parlemen, maka kewenangan ada di parlemen.
Maka kami menuntut Omnibus Law ini jangan dilanjutkan, jangan dipaksakan,
karena banyak masalahnya. Jadi kita upgrade ulang.

Page 25 of 71.