Page 69 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 02 MARET 2020
P. 69

Title          PKB AJAK MASYARAKAT TAK PERLU RIBUTKAN OMNIBUS LAW CIKA, INI ALASANNYA
                Media Name     jawapos.com
                Pub. Date      29 Februari 2020
                               https://www.jawapos.com/nasional/politik/29/02/2020/pkb-ajak-masyaraka t-tak-
                Page/URL
                               perlu-ributkan-omnibus-law-cika-ini-alasannya/
                Media Type     Pers Online
                Sentiment      Positive













               Keributan soal Omnibus Law membuat sering lupa bahwa jangkar pengaman
               penyerapan tenaga kerja Indonesia bukanlah industri formal skala besar, apalagi
               padat modal. Akan tetapi, jangkarnya adalah UMKM. Menyedihkan, tapi itu fakta
               yang harus diterima. Demikian disampaikan Ketua DPP PKB bidang Ketenagakerjaan
               dan Migran Dita Indah Sari. Mengutip data Badan Pusat Statistik (BPS), Dita
               menyatakan ada 116.978.631 orang tenaga kerja terserap di UMKM. Dari jumlah itu
               89 persen ada di usaha mikro, yang pekerjanya kurang dari 4 orang per unit, dan
               sifatnya jelas informal. Sementara usaha besar menyerap hanya 3 persen, atau
               sekitar 3,6 juta orang saja.

               "Kami tidak sedang mempertentangkan yang kecil dengan yang besar, raksasa
               dengan liliput. Namun struktur ekonomi semacam ini memang lampu kuning," ujar
               Dita dalam keterangan tertulis yang diterima JawaPos.com, Sabtu (29/2).
               Menurutnya, UMKM harus dihidupkan terus dari hulu ke hilir. Apalagi situasi
               ekonomi global sedang mengalami perlambatan seperti ini.

               "Industri padat karya skala besar belum tentu segera mau tanam modal. Jadi untuk
               sementara, yang ada ya kita ramut baik-baik. Ya UMKM itu," tukasnya.

               Dita melihat, pemerintah memang sudah melakukan banyak upaya untuk
               mendongkrak UMKM. Subsidi bunga KUR 6 persen, keringanan pajak 5 persen,
               akses pelatihan dan pemberdayaan di banyak kementerian, digitalisasi, dan lain-lain.
               Namun bagi PKB kunci keberlanjutan usaha kecil adalah terintegrasinya mereka
               dengan ekosistem industri yang lebih besar.

               Dari sini, dia berpendapat, UMKM harus jadi bagian dari supply chain industri formal.
               UMKM makanan, kerajinan, kesenian menjadi bagian terintegrasi dengan industri
               pariwisata. UMKM pertanian menjadi bagian dari industri pengolahan makanan
               minuman. Skemanya bisa public private partnership atau bantuan penuh pemerintah
               dan bank.

               "Jadi apa yang sudah dimiliki jangan disia-siakan. Bagaimana si kecil yang berjasa
               ini bisa terus hidup dan berperan besar," ungkapnya.



                                                       Page 68 of 71.
   64   65   66   67   68   69   70   71   72