Page 133 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 06 DESEMBER 2019
P. 133
"(EH) Berpindah-pindah negara, agensi dan majikan, dengan rute: Tangerang-
Surabaya-Malaysia-Dubai-Turki-Sudan-Suriah-Irak. Selama bekerja, EH tidak digaji,"
ungkap Anis.
Sekitar 3 bulan bekerja di Suriah tanpa gaji, EH kabur dari rumah majikan dan
melapor ke KBRI Damaskus. Akan tetapi, Anis menyayangkan, staf KBRI bernama
Abdul Khaliq menjawab bahwa EH harus komitmen bekerja 2 tahun, jika menolak
maka harus bayar USD 8.000.
"Parahnya, EH dikembalikan ke Agen Suriah bernama Fitri. Kemudian EH ditampung
selama 1 bulan dan menerima berbagai bentuk pelecehan dan kekerasan dari Fitri:
dicaci-maki, digebuk, dipukul, ditelanjangi, dibuat tontonan untuk staf laki-laki," kata
dia.
Anis mengatakan EH kemudian dipindahkan untuk bekerja di Irak sekitar 3 bulan,
tanpa gaji. Dia juga menjadi korban perkosaan sebanyak 3 kali oleh anak majikan.
Korban EH sempat melapor ke majikannya, namun sang majikan tidak percaya dan
malah melakukan kekerasan. Hingga akhirnya EH didampingi teman PRT asal
Filipina dan Seed Foundation membuat laporan ke kepolisian.
"Namun EH malah ditangkap dan dipenjara atas tuduhan pencurian yang dilaporkan
majikan. EH yang hamil, mengalami keguguran selama di penjara," kata Anis.
Setelah itu, pada 22 Februari 2019, EH dipulangkan ke Indonesia dijemput
BNP2TKI, Kemenlu, Bareskrim Polri dan RPTC. Polri kemudian memproses kasus
perdagangan orang yang dialami EH.
Polisi menangkap Abdul Halim pada 23 Maret 2019. Persidangan mulai digelar pada
8 Agustus 2019 di PN Tangerang dan kini vonis untuk Abdul Halim sudah diketuk.
Kini, Anis mendorong Polri untuk menangkap komplotan Abdul Halim. Mereka
adalah Hayati, Hasan dan Fitri yang telah ditetapkan sebagai DPO.
Selain itu, Anis meminta, Kemlu memberikan sanksi kepada staf KBRI Damaskus
Abdul Kholiq. Sebab staf tersebut tak memberikan layanan publik dengan empati
dan berpihak pada korban perempuan pekerja migran.
"Kami mendorong Pemerintah Indonesia untuk segera mewujudkan mekanisme
migrasi yang aman bagi perempuan agar terhindar dari kerentanan menjadi korban
trafficking maupun pelanggaran HAM lainnya," tegasnya.
Berikut pernyataan sikap lengkap dari Migrant CARE:
1. Mengapresiasi Aparat Penegak Hukum, Polisi, Jaksa dan Hakim yang telah
membongkar dan memproses hukum secara cepat dan menjatuhkan vonis yang
Page 132 of 141.
