Page 44 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 06 DESEMBER 2019

(SE) Gubernur Jawa Barat Nomor 561/75/Yanbangsos pada 21 November 2019
tentang Pelaksanaan UMK di Provinsi Jawa Barat Tahun 2020.

Menurut Kepala Biro Hukum dan HAM Setda Jabar Eni Rohyani, penetapan Kepgub
yang berisi sembilan poin ketetapan ini berisi keberpihakan Pemda Jabar terhadap
seluruh eksponen masyarakat, baik terhadap pengusaha maupun pekerja di sektor
umum maupun padat karya.

"Pada salah satu poinnya, terdapat penekanan bahwa pengusaha termasuk industri
padat karya yang tidak mampu membayar upah sesuai UMK, dapat melakukan
kesepakatan bipartit dengan pengawasan dan persetujuan dari Disnakertrans
Provinsi Jabar," kata Eni, Minggu (1/12/2019).

Dia menyebutkan, UMK dengan besaran yang tercantum pada Kepgub, mulai
dibayarkan pada 1 Januari 2020.

Sebelumnya, seluruh elemen serikat pekerja dan buruh se-Jawa Barat tengah
bersiap untuk melakukan aksi besar-besaran untuk menuntut agar Gubernur Jawa
Barat menetapkan UMK 2020 dengan Surat Keputusan, bukan berdasarkan dengan
Surat Edaran seperti yang saat ini dilakukan.

Namun sepertinya buruh akan mempertimbangkan rencana aksinya tersebut karena
Ridwan Kamil akhirnya mengeluarkan Kepgub tentang UMK 2020.

UMK 2020 Berdasarkan Keputusan Gubernur Jawa Barat

Berikut daftar lengkapUMK 2020 berdasarkan Keputusan Gubernur Jawa Barat No.
561/Kep.983-Yanbangsos/2019 di seluruh kabupaten/kota di Jawa Barat. Adapun
besaran masih sama dengan yang tercantum pada SE:

1. Kabupaten Karawang Rp 4.594.324,54

2. Kota Bekasi Rp 4.589.708,90

3. Kabupaten Bekasi Rp 4.498.961,51

4. Kota Depok Rp 4.202.105,87

5. Kota Bogor Rp 4.169.806,58

6. Kabupaten Bogor Rp 4.083.670,00

7. Kabupaten Purwakarta Rp 4.039.067,66

8. Kota Bandung Rp 3.623.778,91

9. Kabupaten Bandung Barat Rp 3.145.427,79

Page 43 of 141.