Page 53 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 06 DESEMBER 2019
P. 53
demikian dengan PHI supaya prosesnya gak lama, yang sekarang kan 50 hari. Jadi
harus ada hukum acara tersendiri. Bipartit juga harus diperkuat dengan
mendatangkan pihak luar yang bersifat independen untuk memberi masukan ketika
ada sengketa antara pekerja dan pengusaha," kata Timboel.
Kemudian, untuk mediasi, pihak mediator harus berkualitas. Dalam hal ini, mediator
harus memiliki acuan yang jelas untuk meyakinkan kedua belah pihak sehingga
kasus-kasus yang ditangani cepat selesai.
"Saya yakin selama ini kan kasusnnya berulang-ulang, efisiensi, PHK 158, kasus PHK
161 itu kan sudah banyak kasus di pengadilan Mahkamah Agung. Jadi meyakinkan
kedua pihak kan gak harus mengacu pada UU 13/2009 tentang ketenagakerjaan
saja. Dia harus menunjukkan risiko-risiko pada kedua belah pihak, sehingga semua
bisa selesai di mediator." Sebab itu, dia mengatakan agar revisi UU nomor 2/2004
diharapkan memiliki langkah preventif/ pencegahan perselisihan.
Page 52 of 141.
