Page 52 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 06 DESEMBER 2019

Title MASUK PROLEGNAS, UU PENYELESAIAN PERSELISIHAN HUBUNGAN INDUSTRIAL HARUS
SEGERA DIREVISI
Media Name bisnis.com
Pub. Date 05 Desember 2019
Page/URL https://ekonomi.bisnis.com/read/20191205/12/1178240/masuk-prolegnas-uu -
penyelesaian-perselisihan-hubungan-industrial-harus-segera-direvisi-
Media Type Pers Online
Sentiment Positive

JAKARTA - Revisi Undang-Undang (RUU) sebagai perubahan atas UU No.2/2004
tentang Penyelesaikan Perselisihan Hubungan Industrial diputuskan masuk dalam
pembahasan program legislasi nasional (prolegnas) 2020--2024.

Wakil Ketua Umum Kadin Bidang Industri Johnny Darmawan menuturkan UU
No.2/2004 sudah tidak relevan dengan perkembangan hubungan industrial saat ini.
Akibatnya, akan ada banyak pasal-pasal dalam UU tersebut yang harus direvisi.
Dalam hal ini, dia mengatakan, pasal-pasal yang akan direvisi nantinya akan dilebur
dalam omnibus law atau UU Cipta Lapangan Kerja.

"Sekarang baru mau dibahas. Setahu aku banyak hal yang akan dibahas tapi masuk
di omnibus law ," katanya kepada Bisnis .com , Rabu (4/12/2019).

Kendati demikian, Johnny mengatakan pihak pengusaha masih menyiapkan
sejumlah daftar usulan dalam revisi beleid tersebut. Pengamat ketenagakerjaan dari
Universitas Airlangga (Unair) Hadi Subhan mengatakan beberapa poin yang harus
dibenahi dalam revisi UU nomor 2/2004 berkaitan dengan upaya hukum kasasi.

Menurutnya, upaya hukum kasasi seharusnya ditiadakan agar penyelesaian masalah
hubungan industrial cepat selesai.

"Yang harus dibenahi, antara lain, upaya hukum kasasi sebaiknya ditiadakan saja.
Jadi, di PHI itu final. Supaya lebih cepat penyelesaiannya. Selain itu, ada alternatif
penyelesaian diluar pengadilan. Artinya, bisa memilih ke PHI atau ke mediasi," kata
Hadi.

Mengacu dalam UU 2/2004 upaya hukum kasasi harus dilakukan oleh hakim kasasi.
Dalam pasal 113 disebutkan, 'Majelis Hakim Kasasi terdiri atas satu orang Hakim
Agung dan dua Hakim Ad-Hoc yang ditugasi memeriksa dan mengadili perkara
perselisihan hubungan industrial pada Mahkamah Agung yang ditetapkan oleh Ketua
Mahkamah Agung.' Sementara itu, sekjen OPSI Timboel Siregar mengatakan, poin
utama yang harus dilakukan dalam revisi UU nomor 2/2004 adalah penguatan
bipartit dan mediasi. Timboel mengatakan, selama ini proses bipartit dan mediasi
tidak berkualitas dan memakan waktu yang cukup lama.

"Jadi persoalan revisi ini harus memperkuat proses mediasi dan bipartit, juga

Page 51 of 141.