Page 116 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 12 MEI 2020
P. 116

Ida mengungkapkan THR Keagamaan telah diatur dalam Peraturan Menteri
               Ketenagakerjaan RI Nomor 6 Tahun 2016 tentang Tunjangan Hari Raya Keagamaan
               Bagi Pekerja/Buruh Di Perusahaan.

               Adapun Permenaker ini merupakan aturan turunan dari Peraturan Pemerintah RI
               Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan.

               "Pengusaha yang terlambat membayar THR Keagamaan kepada pekerja/buruh
               dikenai denda, sedangkan pengusaha yang tidak membayar THR dapat dikenai
               sanksi administratif hingga penghentian sebagian usaha," tuturnya.

               Minta Gubernur Beri Pengawasan Sebelumnya, Kementerian Ketenagakerjaan telah
               menerbitkan Surat Edaran (SE) Menteri Ketenagakerjaan RI Nomor
               M/6/HI.00.01/V/2020 tentang Pelaksanaan Pemberian THR Keagamaan Tahun 2020
               di Perusahaan Dalam Masa Pandemi Covid-19.

               Melalui edaran ini, para Gubernur seluruh Indonesia diminta untuk memastikan
               perusahaan membayar THR Keagamaan kepada pekerja atau buruh sesuai
               ketentuan peraturan perundang-undangan.

               Dilansir Kompas.com , Ida juga mengatakan akan banyak pertanyaan yang muncul.
               Seperti bagaimana jika kondisi pengusaha tidak mampu membayar dan sejenisnya.
               Ida mengungkapkan solusi permasalahan tersebut adalah adanya dailog secara
               terbuka.

               "Semangat surat edaran ini memang mendorong dialog untuk mencapai
               kesepakatan antara pengusaha dan pekerja, bila ada pengusaha yang tak mampu
               membayar THR , tidak menghilangkan kewajiban pengusaha untuk membayar THR
               Keagamaan," ujar Ida.

               Ida menyebut pengusaha harus membuka secara transparan kondisi keuangannya.

               "Dengan membuka ruang dialog, maka pengusaha dan pekerja mencari jalan
               bersama antara bagaimana mengatasi pembayaran THR ini." "Apakah dilakukan
               secara bertahap, kalau ditunda sampai kapan , caranya bagaimana, itu dibicarakan
               secara bipartit antara pengusaha dengan pekerja," kata Ida.

               Diketahui dalam Surat Edaran tersebut mengungkapkan bila perusahaan tidak
               mampu membayar THR secara penuh pada waktu yang ditentukan sesuai ketentuan
               peraturan perundang-undangan maka pembayaran THR dapat dilakukan bertahap.

               (Tribunnews.com/Wahyu Gilang P) (Kompas.com/Rully R. Ramli/Elsa Catriana/Mutia
               Fauzia).








                                                      Page 115 of 243.
   111   112   113   114   115   116   117   118   119   120   121