Page 208 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 12 MEI 2020
P. 208

Title          MAYORITAS PENGUSAHA HOTEL TAK SANGGUP BAYAR THR KARYAWAN
               Media Name     merdeka.com
               Pub. Date      11 Mei 2020
                              https://www.merdeka.com/uang/mayoritas-pengusaha-hotel-tak-sanggup-bay ar-thr-
               Page/URL
                              karyawan.html
               Media Type     Pers Online
               Sentiment      Positive















               Merdeka.com - Ketua Umum Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI),
               Hariyadi Sukamdani menyebut mayoritas pengusaha hotel sudah tidak mampu
               membayarkan Tunjangan Hari Raya (THR) karyawannya. Dia memperkirakan,
               sekitar 50 persen pengusaha perhotelan akan melakukan penundaan pembayaran
               THR hingga akhir tahun.

               "Itu yang kondisinya 'kering'. Sebagian yang punya uang, mungkin cuma memberi
               10 persen, 20 persen, jumlahnya tidak besar, sesuai cashflow mereka," katanya
               dikutip dari Antara di Jakarta , Senin (11/5).

               Menurut Hariyadi, ketidakmampuan membayar THR kepada karyawan untuk
               Lebaran kali ini lantaran dana (cashflow) perusahaan yang tidak berputar karena
               operasional yang terganggu mewabahnya Covid-19.

               Padahal, mampu atau tidaknya perusahaan membayarkan THR tergantung dana
               yang dimiliki di tengah kondisi aliran dana yang tersendat seperti saat ini.

               "Kembali lagi ke masalah cashflow perusahaan, kalau punya dana, mereka pasti bisa
               bayarkan walaupun tidak penuh. Kalau sama sekali kering (dananya), itu mau tidak
               mau mereka minta tunda," katanya.

               Hariyadi mengatakan situasi yang berat seperti saat ini cukup menekan dunia
               usaha. Namun, dia mengaku pengusaha sudah tidak bisa berkutik jika kondisi
               keuangan mengalami kesulitan.

               "Memang kondisi begini sudah tidak bisa dipaksa apapun itu. Mau didemo, atau
               pemerintah mencabut izin usaha, sudah tidak ada gunanya karena yang penting
               cashflow," katanya.

               Surat Edaran Menaker Sebelumnya, keluar Surat Edaran Menteri Ketenagakerjaan
               (Menaker) Ida Fauziyah bernomor M/6/HI.00.01/V/2020 tentang Pelaksanaan
               Pemberian Tunjangan Hari Raya Keagamaan Tahun 2020 di Perusahaan dalam Masa




                                                      Page 207 of 243.
   203   204   205   206   207   208   209   210   211   212   213