Page 220 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 12 MEI 2020

Title WAJIBKAN THR CAIR H-7 LEBARAN, PADAHAL MENAKER BILANG BOLEH DITUNDA
Media Name detik.com
Pub. Date 11 Mei 2020
https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/5010808/wajibkan-thr-c air-h-7-lebaran-
Page/URL
padahal-menaker-bilang-boleh-ditunda
Media Type Pers Online
Sentiment Positive

Jakarta - Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah sore ini menerbitkan
peringatan bagi para pengusaha yakni wajib membayarkan Tunjangan Hari Raya
(THR) Keagamaan tepat waktu, dengan batas maksimal H-7 Lebaran.

"THR Keagamaan merupakan pendapatan non upah yang wajib dibayarkan oleh
pengusaha kepada pekerja/buruh, paling lambat 7 hari sebelum hari raya
keagamaan," kata Ida dalam keterangan resminya, Senin (11/5/2020).

Dalam peringatan tertulisnya itu, Ida juga membeberkan ada denda % bagi
pengusaha yang telat mencairkan THR. Denda ini pun tidak menghilangkan
pengusaha untuk tetap membayar THR. Lalu, bagi pengusaha yang tak membayar
akan diberikan sanksi.

"Pengusaha yang terlambat membayar THR Keagamaan kepada pekerja/buruh
dikenai denda, sedangkan pengusaha yang tidak membayar THR dapat dikenai
sanksi administratif hingga penghentian sebagian usaha," tegas Ida.

Padahal, Rabu (6/5) lalu, Ida juga menerbitkan surat edaran (SE) soal THR di
tengah pandemi Corona (COVID-19). SE tersebut bernomor M/6/HI.00.01/V/2020
tentang Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Hari Raya Keagamaan Tahun 2020 di
Perusahaan Dalam Masa Pandemi Corona Virus Desease 2019 (COVID-19).

Surat yang ditujukan kepada para gubernur ini memuat ketentuan pembayaran
THR, termasuk soal cicilan atau penundaan THR.

Pada poin ke satu (1) SE ini meminta gubernur untuk memastikan perusahaan agar
membayar THR keagamaan kepada pekerja/buruh sesuai ketentuan peraturan
perundang-undangan.

Pada poin ke dua (2), SE menyinggung perusahaan yang tidak mampu membayar
THR pada waktu yang ditentukan, di mana mesti dilakukan dialog antara pengusaha
dan pekerja/buruh untuk mencapai kesepakatan.

"Dalam hal perusahaan tidak mampu membayar THR keagamaan pada waktu yang
ditentukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, solusi atas
persoalan tersebut hendaknya diperoleh melalui proses dialog antara pengusaha

Page 219 of 243.