Page 215 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 12 MEI 2020
P. 215
Sebelumnya, Ida sempat menyampaikan perihal Surat Edaran Menteri
Ketenagakerjaan RI Nomor M/6/HI.00.01/V/2020 tentang Pelaksanaan Pemberian
THR Keagamaan Tahun 2020 di Perusahaan Dalam Masa Pandemi Covid-19.
Banyak pihak terutama dari kalangan buruh yang mengkritik surat edaran tersebut.
Pasalnya, dalam surat edaran itu disebutkan apabila ada pengusaha yang tidak
mampu memberikan THR kepada pegawainya maka bisa mengusahakan dialog
untuk mencapai kesepakatan.
Ida menyebutkan, bukan berarti menghilangkan kewajiban pengusaha untuk
membayar THR keagamaan.
Pengusaha yang terlambat membayar THR Keagamaan kepada pekerja atau buruh
dikenai denda sebesar 5 persen.
Denda ini dikelola dan dipergunakan untuk kesejahteraan pekerja atau buruh, serta
tidak menghilangkan kewajiban pengusaha untuk tetap membayar THR Keagamaan
kepada pekerja atau buruh.
Apabila perusahaan tidak mampu membayar THR pada waktu yang ditentukan
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, maka solusi yang bisa
diberikan yakni hendaknya melalui proses dialog antara pengusaha dan pekerja atau
buruh.
"Proses dialog tersebut dilakukan secara kekeluargaan, dilandasi dengan laporan
keuangan internal perusahaan yang transparan, dan itikad baik untuk mencapai
kesepakatan," jelasnya.
Dialog tersebut dapat menyepakati beberapa hal, antara lain perusahaan yang tidak
mampu membayar THR secara penuh pada waktu yang ditentukan peraturan
perundang-undangan, maka pembayaran THR dapat dilakukan secara bertahap.
Perusahaan tidak mampu membayar THR sama sekali pada waktu yang ditentukan,
maka pembayaran THR dapat dilakukan penundaan sampai dengan jangka waktu
tertentu yang disepakati, dan waktu dan cara pengenaan denda keterlambatan
pembayaran THR keagamaan.
Page 214 of 243.
