Page 243 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 12 MEI 2020
P. 243
ditentukan peraturan perundang-undangan, maka pembayaran THR dapat dilakukan
secara bertahap. Kedua, perusahaan tidak mampu membayar THR sama sekali pada
waktu yang ditentukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan maka
pembayaran THR dapat dilakukan penundaan.
"Penundaan dilakukan sampai dengan jangka waktu tertentu yang disepakati. Serta
waktu dan cara pengenaan denda keterlambatan pembayaran THR keagamaan,"
ucap Ida.
Ia mengatakan pengusaha harus membayarkan Tunjangan Hari Raya (THR)
Keagamaan tepat waktu. Adapun pemberian THR dilakukan berdasarkan Peraturan
Menteri Ketenagakerjaan (Permenaker) Nomor 6 Tahun 2016 tentang THR
Keagamaan bagi Pekerja/Buruh di Perusahaan. Permenaker ini merupakan aturan
turunan dari Peraturan Pemerintah RI Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan.
"THR Keagamaan merupakan pendapatan non upah yang wajib dibayarkan oleh
pengusaha kepada pekerja/buruh, paling lambat 7 hari sebelum hari raya
keagamaan," ucap ida Sebelumnya, Kemnaker juga telah menerbitkan Surat Edaran
Menteri Ketenagakerjaan RI Nomor: M/6/HI.00.01/V/2020 tentang Pelaksanaan
Pemberian THR Keagamaan Tahun 2020 di Perusahaan Dalam Masa Pandemi Covid
19. Melalui SE ini Gubernur seluruh Indonesia diminta untuk memastikan
perusahaan membayar THR Keagamaan kepada pekerja sesuai ketentuan peraturan
perundang-undangan.
"Semangat surat edaran ini memang mendorong dialog untuk mencapai
kesepakatan antara pengusaha dan pekerja, bila ada pengusaha yang tak mampu
membayar THR, tidak menghilangkan kewajiban pengusaha untuk membayar THR
Keagamaan," ucap Ida.
Page 242 of 243.
