Page 238 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 12 MEI 2020

Title MENAKER INGATKAN THR PALING LAMBAT DIBAYARKAH H-7 LEBARAN
Media Name mediaindonesia.com
Pub. Date 11 Mei 2020
https://mediaindonesia.com/read/detail/312109-menaker-ingatkan-thr-pal ing-lambat-
Page/URL
dibayarkah-h-7-lebaran
Media Type Pers Online
Sentiment Positive

JELANG perayaan Hari Raya Idul fitri tahun 2020, Menteri Ketenagakerjaan, Ida
Fauziyah mengingatkan para pengusaha untuk membayarkan Tunjangan Hari Raya
(THR) Keagamaan tepat waktu.

"THR Keagamaan merupakan pendapatan non-upah yang wajib dibayarkan oleh
pengusaha kepada pekerja/buruh, paling lambat 7 hari sebelum hari raya
keagamaan," kata Menaker Ida Fauziyah saat berkoordinasi dengan Kepala Disnaker
Se-Indonesia melalui sambungan video di Jakarta, hari Senin (11/5).

THR Keagamaan sendiri diatur dalam Peraturan Menteri Ketenagakerjaan RI Nomor
6 Tahun 2016 tentang Tunjangan Hari Raya Keagamaan Bagi Pekerja/Buruh Di
Perusahaan. Permenaker ini merupakan aturan turunan dari Peraturan Pemerintah
RI Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan.

"Pengusaha yang terlambat membayar THR Keagamaan kepada pekerja/buruh
dikenai denda, sedangkan pengusaha yang tidak membayar THR dapat dikenai
sanksi administratif hingga penghentian sebagian usaha," jelas Menaker.

Sebelumnya, Kemnaker juga telah menerbitkan Surat Edaran Menteri
Ketenagakerjaan RI Nomor: M/6/HI.00.01/V/2020 tentang Pelaksanaan Pemberian
THR Keagamaan Tahun 2020 di Perusahaan Dalam Masa Pandemi Covid-19.

Melalui SE ini, para Gubernur seluruh Indonesia diminta untuk memastikan
perusahaan membayar THR Keagamaan kepada pekerja/buruh sesuai ketentuan
peraturan perundang-undangan.

"Semangat surat edaran ini memang mendorong dialog untuk mencapai
kesepakatan antara pengusaha dan pekerja, bila ada pengusaha yang tak mampu
membayar THR, tidak menghilangkan kewajiban pengusaha untuk membayar THR
Keagamaan," ujar Menaker.

Pengusaha yang terlambat membayar THR Keagamaan kepada pekerja/buruh
dikenai denda sebesar 5%. Denda ini dikelola dan dipergunakan untuk
kesejahteraan pekerja/buruh, serta tidak menghilangkan kewajiban pengusaha
untuk tetap membayar THR Keagamaan kepada pekerja/buruh.

Page 237 of 243.