Page 240 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 12 MEI 2020
P. 240
Title PEKERJA LOKAL MINIM KEAHLIAN, 500 TKA CHINA JADI PRIORITAS
Media Name cnnindonesia.com
Pub. Date 11 Mei 2020
https://www.cnnindonesia.com/nasional/20200511200105-20-502255/pekerja -lokal-
Page/URL
minim-keahlian-500-tka-china-jadi-prioritas
Media Type Pers Online
Sentiment Positive
Jakarta - Pemerintah menyatakan Tenaga Kerja Asing ( TKA ) asal China jadi
prioritas pabrik pengolahan dan pemurnian mineral atau smelter di Morosi,
Kabupaten Konawe, Sulawesi Tenggara , karena tenaga kerja lokal tidak memiliki
keahlian dalam instalasi perusahaan tersebut.
Menurut Juru Bicara Presiden Bidang Hukum Dini Purwono melalui keterangan
tertulis, 500 TKA China itu didatangkan karena mempunyai keahlian khusus
menginstalasi pabrik smelter.
"Penggunaan tenaga kerja dari luar ini terpaksa dilakukan oleh perusahaan karena
tenaga kerja lokal belum mempunyai keahlian dalam memasang instalasi. Jika
instalasi selesai, pabrik pengolahan dan pemurnian ini bisa menyerap 3.000 tenaga
kerja lokal," kata Dini, Senin (11/5).
Pihak perusahaan, lanjut Dini, menargetkan 500 TKA ini hanya akan bekerja
maksimal enam bulan dan setelah instalasi selesai mereka kembali ke negara asal.
Selama bekerja, TKA asal China itu juga diminta mentransfer keahlian mereka
kepada tenaga kerja lokal.
Saat ini, kata dia, Kemenaker tengah berkoordinasi dengan Gubernur dan DPRD
Sulawesi Tenggara untuk mencari solusi terbaik agar para TKA ini bisa tetap bekerja
di Indonesia.
"Jadi saling koordinasi karena di satu sisi upaya pencegahan Covid-19 ditegakkan,
dan di sisi lain proyek yang bisa menyerap 3.000 tenaga kerja lokal ini juga bisa
berjalan karena menyangkut penghidupan banyak orang," tuturnya.
Pemerintah pusat menyatakan, sejauh ini TKA asal China itu belum tiba di
Indonesia. TKA baru boleh masuk apabila situasi terkait pandemi virus corona Covid-
19 sudah membaik.
Kementerian Ketenagakerjaan, menurut Dini, baru pada tahap menyetujui
permintaan Rencana Penggunaan TKA yang diajukan oleh dua perusahaan.
"Pemerintah bertekad memutus mata rantai penyebaran Covid-19 dengan
membatasi arus kedatangan manusia dari luar. Kebijakan ini berlaku hingga situasi
Page 239 of 243.
