Page 116 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 23 JULI 2019
P. 116
Darmin terkait tujuan revitalisasi tersebut.
Menurut dia, fokus terhadap pendidikan dan pelatihan vokasi harus dilakukan
karena sebanyak 55 persen orang Indonesia yang bekerja hanya memiliki
pendidikan tertinggi setingkat Sekolah Menengah Pertama (SMP).
Untuk itu, reformasi lembaga vokasi dapat diupayakan melalui penyesuaian
kurikulum sesuai dengan kebutuhan industri, memperbanyak tenaga pengajar
produktif melalui Training of Trainer (ToT), hingga memperbaiki sistem sertifikasi
serta meningkatkan kualitas akreditasi lembaga vokasi.
"Kita membutuhkan satu kelembagaan sertifikasi dan akreditasi tingkat nasional.
Jadi kita bisa semakin mengembangkan vokasi, dan standarnya akan bisa sama
antara satu kota dengan lainnya. Ini namanya basis scaleability yang menyetarakan
kompetensi secara nasional," kata Darmin.
Saat ini, pemerintah siap mendorong peningkatan jumlah lulusan pendidikan tinggi
vokasi dari 721.000 mahasiswa pada 2019 menjadi sekitar 2,7 juta mahasiswa pada
2024, seiring dengan upaya peningkatan jumlah kapasitas perguruan tinggi vokasi
non-politeknik menjadi 572.000 orang.
Pemerintah juga akan meningkatkan daya tampung politeknik dari 365.000
mahasiswa di 2019 menjadi 731.000 mahasiswa pada 2024 serta mendorong
penambahan jumlah program studi sektor-sektor prioritas nasional dengan
membangun 265 politeknik baru.
Terobosan lainnya adalah menyusun kurikulum berbasis industri dengan pola 3-2-1,
yaitu tiga semester teori di kampus, kemudian dua semester praktik di industri, dan
satu semester praktik yang dapat dilanjutkan di industri ataupun kampus.
Selain itu, terdapat peningkatan kapasitas dosen produktif melalui ToT, baik di
dalam maupun luar negeri, termasuk melibatkan dosen yang berasal dari industri
(silver expert), termasuk adanya pembenahan sarana dan prasarana kampus agar
sesuai dengan kebutuhan industri.
Pembenahan lainnya adalah penerapan sistem pendidikan vokasi Multi Entry Multi
Exit, yaitu mahasiswa bebas untuk masuk atau keluar saat mengikuti pendidikan
vokasi untuk bekerja, dan diperkenankan masuk kembali pada tahun ajaran
berikutnya untuk melanjutkan studi.
Perguruan tinggi vokasi juga wajib memiliki mitra industri untuk memastikan
terwujudnya link and match antara kebutuhan industri dan kompetensi lulusan
pendidikan tinggi vokasi, yang didukung oleh keterlibatan industri.
Keseluruhan ide pembenahan pendidikan dan pengembangan vokasi ini telah
didukung oleh pemberian insentif pajak super deductible tax tertinggi sebesar 200
persen yang telah ditegaskan melalui penerbitan PP Nomor 45 Tahun 2019.
Page 115 of 139.
