Page 118 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 23 JULI 2019
P. 118

Title          KEMNAKER TERUS SEMPURNAKAN ATURAN TURUNAN UU PELINDUNGAN PEKERJA MIGRAN
               Media Name     jpnn.com
               Pub. Date      22 Juli 2019
                              https://www.jpnn.com/news/kemnaker-terus-sempurnakan-aturan-turunan-uu -
               Page/URL
                              pelindungan-pekerja-migran
               Media Type     Pers Online
               Sentiment      Positive


























               Kementerian Ketenagakerjaan meminta sejumlah Civil Society Organization (CSO)
               memberikan masukan secara konkrit untuk menyelesaikan aturan turunan dari
               Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran
               Indonesia (PPMI).

               Masukan CSO penting dibutuhkan Kemnaker selaku leading sector dalam
               penyusunan aturan turunan UU PPMI yang ditargetkan selesai November 2019 nanti
               sesuai amanat UU No 18 tahun 2017.

               "Kami sangat senang jika masukan CSO dalam bentuk kalimat konkrit dan
               konstruktif, bukan sebatas debat kusir agar peraturan turunan UU PPMI lebih
               optimal dan cepat diselesaikan sesuai dengan target waktu yang ditetapkan dalam
               UU tersebut," kata Direktur Perlindungan Tenaga Kerja Luar Negeri (PTKLN)
               Kemnaker Eva Trisiana dalam acara Rapat dengan CSO Pelindungan Pekerja Migran
               Indonesia (PPMI) di Jakarta, Senin (22/7).

               Rapat dengan agenda meminta masukan Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP)
               PPMI dari CSO itu dihadiri juga oleh Karo Hukum Kemnaker Budiman dan 22
               perwakilan CSO.

               Eva Trisiana menambahkan selama ini pemerintah terus berupaya secara intens
               melakukan koordinasi dengan Kementerian/Lembaga terkait dan CSO untuk
               menyelesaikan seluruh aturan turunan setelah UU tersebut diundangkan November
               2017.

               Dalam kesempatan tersebut, Karo Hukum Budiman menyampaikan bahwa RPP ini





                                                      Page 117 of 139.
   113   114   115   116   117   118   119   120   121   122   123