Page 64 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 23 JULI 2019
P. 64
Title UU KETENAGAKERJAAN: SISTEM UPAH DAN PESANGON DIANGGAP PERLU DIBENAHI
Media Name tribunnews.com
Pub. Date 22 Juli 2019
https://www.tribunnews.com/nasional/2019/07/22/uu-ketenagakerjaan-sist em-upah-
Page/URL
dan-pesangon-dianggap-perlu-dibenahi
Media Type Pers Online
Sentiment Positive
Pelaku industri mendesak isu tenaga kerja ditanggapi lebih serius. Pertumbuhan
investasi yang cenderung padat modal tidak mampu diimbangi oleh penyerapan
angkatan kerja di dunia usaha. Apalagi, peningkatan kualitas pendidikan masih
menjadi pekerjaan rumah di sektor tenaga kerja.
Sebanyak 58,26 persen tenaga kerja Indonesia berlatar pendidikan SMP ke bawah.
Kelompok ini sulit masuk ke industri padat modal. Oleh karena itu, beberapa
regulasi tentang tenaga kerja perlu segera dibenahi sehingga terasa manis bagi
investor padat karya.
Sistem pengupahan adalah salah satu poin yang dinilai perlu direvisi dalam undang-
undang ketenagakerjaan. Jika tak ingin, investor lari ke negara tetangga, seperti
Vietnam dan Myanmar.
Menurut pengusaha, besaran upah minimum nasional misalnya, sebaiknya
ditentukan oleh perusahaan dan serikat buruh, bukannya kepala daerah. Pengusaha
juga meminta adanya semacam asuransi PHK agar pesangon dapat dicicil.
Pihak pekerja sendiri tidak anti terhadap perubahan. Toh selama ini, aturan yang
ada dirasa perlu penyesuaian dan tak semuanya pro pekerja. Namun, serikat buruh
merasa revisi undang-undang ketenagakerjaan bukan hanya kepentingan
pengusahasemata, suara pekerja pun perlu didengar.
Saat ini, revisi undang-undang ketenagakerjaan sedang dibahas secara tripartit,
antara pengusaha, serikat pekerja, dan pemerintah. Jalan tengah terbaik untuk
kepentingan nasional diharapkan lepas dari urusan politis yang hanya menelurkan
kebijakan populis.
#TenagaKerja #UpahTenagaKerja #Investor.
Page 63 of 139.
