Page 183 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 8 MEI 2020
P. 183

Title          KEMNAKER MASIH SELIDIKI KASUS DILARUNGNYA JENAZAH ABK INDONESIA
               Media Name     krjogja.com
               Pub. Date      07 Mei 2020
                              https://www.krjogja.com/peristiwa/nasional/kemnaker-masih-selidiki-kas us-dilarungnya-
               Page/URL
                              jenazah-abk-indonesia/
               Media Type     Pers Online
               Sentiment      Positive













               JAKARTA - Kementerian Ketenagakerjaan masih melakukan pemeriksaan dan
               pendalaman terhadap kasus jenazah Anak Buah Kapal (ABK) Indonesia yang
               dilarung ke laut oleh sebuah kapal asal Tiongkok.

               "Kita juga terus melakukan koordinasi dengan Kemlu, KKP, dan KemHub mengingat
               kejadian ini terjadi di luar negeri," kata Plt. Dirjen Binapenta dan PKK Kemnaker Aris
               Wahyudi melalui saran pers Biro Humas Kemnaker di Jakarta pada hari Kamis
               (7/5/2020).

               Ia menjelaskan, Kemnaker akan fokus melakukan investigasi pada aspek-aspek
               ketenagakerjaan yaitu pelanggaran hubungan kerja, dan pelanggaran norma
               ketenagakerjaan, khususnya pelindungan pekerja migran Indonesia. Jenis-jenis
               pelanggaran yang akan diselidiki antara lain perizinan ketenagakerjaan.

               Selain itu, kata Aris, syarat kerja dan izin hubungan kerja, terjadinya kerja paksa
               dan kekerasan di tempat kerja, trafficking, potensi mempekerjakan pekerja anak,
               hingga sarana Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3).

               "Kita tegaskan bahwa Kementerian Ketenagakerjaan tidak akan mentolelir apabila
               terdapat penyimpangan yang dilakukan oleh pihak perusahaan baik terkait proses
               penempatan maupun pemenuhan hak pekerja. Kita akan melakukan tindakan tegas
               sesuai ketentuan yang berlaku," kata Aris.

               Sebagai informasi tambahan bahwa pemberian ijin penempatan bagi perusahaan
               untuk ABK selama ini tidak sepenuhnya berada di Kemnaker (melalui SIP3MI/Surat
               Ijin Perusahaan Penempatan PMI), mengingat Kementerian Perhubungan (Cq.
               Ditjen Hubla) juga mengeluarkan SIUPPAK (Surat Ijin Usaha Perekrutan dan
               Penempatan Awak Kapal) bagi agen penempatan yang biasa disebut maning agent.

               "Untuk itu kami terus berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait. Kami akan
               memastikan aspek ketenagakerjaan dan hak-hak pekerja terpenuhi dan kasus ini
               segera dapat diatasi dengan baik," tegas Aris. (Ful).





                                                      Page 182 of 276.
   178   179   180   181   182   183   184   185   186   187   188