Page 179 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 8 MEI 2020

Title BURUH TOLAK ATURAN BAYAR THR BISA DICICIL ATAU DITUNDA
Media Name detik.com
Pub. Date 07 Mei 2020
https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/5005798/buruh-tolak-at uran-bayar-thr-
Page/URL
bisa-dicicil-atau-ditunda
Media Type Pers Online
Sentiment Negative

Buruh tergabung dalam Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) menolak
ketentuan tunjangan hari raya (THR) keagamaan melalui surat edaran (SE) yang
dikeluarkan Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziah. Ada sejumlah poin
dalam SE tersebut, salah satunya terkait perusahaan yang tidak mampu membayar
THR bisa menyicil atau menunda THR dengan ketentuan dialog untuk mencapai
kesepakatan dengan pekerja/buruh. Presiden KSPI Said Iqbal mengatakan, ada
beberapa alasan pihaknya menolak SE tersebut. Pertama, SE itu seharusnya punya
cantolan hukum yang jelas.

"Yang pertama seharusnya di dalam SE itu mencantumkan dengan jelas cantolan
hukumnya apa dalam THR itu. Cantolan dalam THR itu PP Nomor 78 Tahun 2015
yang menyatakan dua hal. Satu setiap pengusaha wajib membayar THR, cantolan
hukumnya jelas," katanya kepada detikcom, Kamis (7/5/2020).

Masih mengacu dalam PP tersebut, pekerja dengan masa kerja di atas satu tahun
mendapat THR minimal 1 bulan upah. Sementara pekerja yang di bawah 1 bulan
dihitung proporsional.

"Fakta di lapanganya tidak semua perusahaan tidak mampu, banyak sekali
perusahaan yang mampu," ujarnya. Kedua, pihaknya menolak karena dalam SE
tersebut karena menggeneralisir semua perusahaan. Sehingga, perusahaan bisa
menyicil hingga menunda pembayaran THR.

"Kedua kami menolak yang mengeneralisir, kan dalam klausul SE yang baru itu
generalisir bahwa setiap perusahaan boleh melakukan penundaan, mengurangi nilai
THR di bawah 100% atau bahkan tidak membayar sama sekali, atau mencicil.
Klausul itu menjelaskan tentang hal-hal tesebut. Kami menolak itu," terangnya.

Jelas Said, yang disebut THR sendiri tidak ada yang dicicil. Kemudian, THR mesti
dibayarkan saat lebaran karena untuk menjaga daya beli masyarakat.

"Tujuan THR apa sih, coba baca PP 78 tujuan THR menjaga daya beli buruh atau
masyarakat agar pada saat lebaran dia punya kemampuan membeli. Harga-harga
pasti naik, nggak mungkin nggak naik," ujarnya.

"SE tidak punya kekuatan hukum dia bertentangan dengan PP, buruh boleh menolak
SE tersebut," imbuhnya.

Page 178 of 276.