Page 204 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 8 MEI 2020
P. 204

Title          INGIN ATUR SOAL THR, DISNAKER DKI TUNGGU SURAT KEMENAKER
               Media Name     mediaindonesia.com
               Pub. Date      06 Mei 2020
                              https://mediaindonesia.com/read/detail/310578-ingin-atur-soal-thr-disn aker-dki-tunggu-
               Page/URL
                              surat-kemenaker
               Media Type     Pers Online
               Sentiment      Positive









               Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, dan Energi DKI Jakarta hingga saat ini harap-
               harap cemas dengan kepastian turunnya Tunjangan Hari Raya (THR) bagi para
               buruh. Pasalnya, sampai sekarang Kementerian Tenaga Kerja belum jua
               menerbitkan surat keputusan mengenai pemberian THR. Kepala Dinas Tenaga
               Kerja, Transmigrasi, dan Energi DKI Jakarta Andri Yansyah menjelaskan setiap
               tahun pihaknya harus menunggu surat itu terbit untuk menyosialisasikan kebijakan
               THR kepada pengusaha sekaligus menekankan agar THR diberikan dalam kurun
               waktu tertentu.

               "Kami di WhatsApp grup Kadisnaker seluruh Indonesia yang ada pejabat
               kementerian, kita tanya terus. Kapan turun? Kapan turun? Karena banyak yang
               tanya," kata Andri, Selasa (5/5).

               Andri mengatakan hingga kini belum ada perusahaan yang mengajukan keberatan
               untuk memberi THR. Namun, mengingat banyaknya jumlah perusahaan yang sudah
               melakukan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) akibat covid-19, pihaknya
               memprediksi akan ada perusahaan yang tidak mampu memberikan THR.

               "Sampai dengan saat ini permohonan itu belum ada, tapi kalau dilihat dari jumlah ini
               pasti ada perusahaan yang tidak membayar THR. Nah, berkaitan dengan hal
               tersebut, makanya kami menunggu arahan dari Kementerian Ketenangakerjaan,"
               terangnya. Di sisi lain, ia belum bisa memastikan apapun terkait izin bagi
               perusahaan untuk tidak membayarkan THR. Hal itu tidak bisa dilakukan selama
               belum ada kebijakan dari Kemenaker.

               "Saya tidak bisa beramsumsi, makanya saya tunggu surat kementerian baru nanti
               setelah mendapat surat pasti saya akan panggil dari Apindo, Kadin, serikat, federasi,
               kira-kira apa langkah yang harus kita ambil? Saya gak berani (memutuskan).
               Kenapa? Ya, mohon maaf yang sudah pasti saja kadang berubah, apalagi yang
               belum," tegasnya.

               Sementara itu, selama pandemi ada 6.782 perusahaan yang melakukan PHK kepada
               50.891 pekerja. Hal ini diketahui dari pendataan yang dilakukan oleh Dinas Tenaga
               Kerja, Transmigrasi, dan Energi DKI dalam dua tahap. Pekerja yang di-PHK tahap I
               pada 2-4 April ada 30.363 orang. Jumlah perusahaan 3.361. Pekerja yang di-PHK
               tahap II pada 8-9 April ada 20.528 orang. Jumlah perusahaan 3.421.



                                                      Page 203 of 276.
   199   200   201   202   203   204   205   206   207   208   209