Page 206 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 8 MEI 2020
P. 206
Title DPR KRITISI MASUKNYA 500 TKA DI RAPAT PARIPURNA
Media Name aktual.com
Pub. Date 06 Mei 2020
Page/URL https://aktual.com/dpr-kritisi-masuknya-500-tka-di-rapat-paripurna/
Media Type Pers Online
Sentiment Negative
Sejumlah anggota DPR RI mengkritisi masuknya 500 tenaga kerja asing (TKA) asal
China ke Kendari, Sulawesi Tenggara, dalam rapat paripurna DPR RI ke-14 masa
persidangan III tahun sidang 2019-2020 di Jakarta, Selasa (5/5).
Kritik pertama datang dari anggota Komisi VI DPR RI Herman Khaeron, yang
menyebut impor 500 tenaga kerja asal China itu tidak adil bagi tenaga kerja
Indonesia yang banyak terkena Pemutusan Hubungan Kerja selama masa pandemik
COVID-19.
"Kita banyak PHK, tentu tidak adil rasanya bagi kita. DPR harus bersuara terkait
dengan masuknya 500 TKA dan mungkin masih banyak lainnya yang akan masuk ke
Indonesia," ujar Khaeron dalam rapat paripurna yang digelar menjelang masa reses
DPR RI tersebut.
Politisi Partai Demokrat itu mengatakan dalam beberapa minggu terakhir banyak
menerima aspirasi terkait masuknya TKA asal China itu dan permintaan agar dirinya
menyuarakannya agar didengar pemerintah.
Untuk itu, Khaeron mengajak anggota DPR lain yang ikut dalam rapat paripurna
DPR RI ke-14 itu untuk bersuara supaya aspirasi masyarakat bisa sampai ke telinga
pemerintah.
"Marilah kita bersuara, karena bagaimanapun anak-anak bangsa kita ini juga
memiliki kemampuan yang saya kira harus kita dorong, kita harus berikan ruang
yang cukup dan tentu untuk berkarya lebih baik lagi dibandingkan dengan ruang
pekerjaan yang kemudian diambil TKA," ujar Khaeron.
Kritikan kedua, datang dari anggota Komisi IX DPR Kurniasih Mufidayati. Politisi
perempuan asal daerah pemilihan DKI Jakarta itu mengatakan masuknya TKA asal
China mempersempit peluang bagi tenaga kerja lokal untuk mendapatkan
pekerjaan.
Untuk itu, ia meminta kepada Pimpinan DPR RI agar mendesak pemerintah
menghentikan penerimaan TKA hingga pandemik COVID-19 dan resesi ekonomi saat
ini berakhir.
Ia juga meminta DPR mendorong pemerintah membuka peluang sebesar-besarnya
Page 205 of 276.
