Page 211 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 8 MEI 2020
P. 211
Memberikan pelatihan kepada para pekerja dan warga yang terdampak karena
pandemi Corona dinilai tak membantu. Mereka lebih membutuhkan bantuan tunai
untuk menyambung hidup ketimbang peningkatan kompetensi.
Pasar tenaga kerja pun dipastikan tutup di tengah pandemi. Anggaran pelatihan
sebesar Rp 5,6 triliun akan menjadi sia-sia, dan lebih bermanfaat jika diberikan
langsung secara tunai.
Di sisi lain, masyarakat ditengarai berbondong-bondong mengincar kepesertaan
karena iming-iming insentif tunai. Jumlah pendaftar hingga penutupan pendaftaran
gelombang ketiga pada 30 April 2020 lalu mencapai 8,6 juta.
Sementara peserta yang diterima hingga gelombang kedua tercatat 288.154 orang.
Sebanyak 30 gelombang pendaftaran direncakan akan dibuka hingga November
mendatang.
Polemik mitra
Kemunculan mitra Kartu Prakerja memantik kontroversi lebih sengit. Delapan
platform e-commerce menjadi mitra tanpa melalui tender. Padahal, mereka akan
menerim aliran dana pelatihan dari jutaan peserta yang nilainya triliunan rupiah.
Indonesian Coruption Watch (ICW) menilai praktik ini berpotensi korupsi. Mandat
yang diberikan kepada mitra seharusnya melui mekanisme pengadaan barang dan
jasa sebagaimana diatur Perpres No.16/2018.
Sebelumnya, aroma konflik kepentingan telah mencuat lantaran startup digital
Ruangguru yang didirikan stafsus milenial Presiden Jokowi, Adamas Belva Syah
Devara, menjadi salah satu mitra platform pelatihan Kartu prakerja. Polemik ini
membuat Adamas mengundurkan diri sebagai stafsus Presiden.
Materi pelatihan juga tak luput kritik hingga dugaan mark-up. Masyarakat Anti
Korupsi Indonesia (MAKI) menilai harga pelatihan yang ditawarkan, yang berkisar
Rp 200 ribu hingga Rp 1 juta, terlalu mahal apabila didasarkan biaya produksinya.
Peneliti Indef, Nailul Huda, memperkirakan biaya produksi video pelatihan yang
dikeluarkan setiap mitra sekitar Rp 243 miliar.
Dengan demikian, kedelapan perusahaan tersebut berpotensi meraup untung
hingga Rp 3,7 triliun atau 66% dari total anggaran pelatihan yang sebesar Rp 5,6
triliun.
Persentase keuntungan ini menyalahi aturan BPKP yang membatasi keuntungan
maksimal 20%.
Mahalnya materi pelatihan juga mendapat sorotan anggota DPR Habiburokhman.
Page 210 of 276.
