Page 200 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 8 MEI 2020
P. 200

Title          KEMNAKER SELIDIKI POTENSI PELANGGARAN DI KASUS PELURANGAN JENAZAH ABK
               Media Name     antaranews.com
               Pub. Date      07 Mei 2020
                              https://www.antaranews.com/berita/1475289/kemnaker-selidiki-potensi-pe langgaran-di-
               Page/URL
                              kasus-pelurangan-jenazah-abk
               Media Type     Pers Online
               Sentiment      Positive












               Jakarta - Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) tengah menyelidiki
               kemungkinan pelanggaran aspek ketenagakerjaan dalam kasus jenazah anak buah
               kapal (ABK) yang dilarung ke laut dari sebuah kapal asal China.

               "Kita tegaskan bahwa Kementerian Ketenagakerjaan tidak akan menolelir apabila
               terdapat penyimpangan yang dilakukan oleh pihak perusahaan,baik terkait proses
               penempatan maupun pemenuhan hak pekerja. Kita akan melakukan tindakan tegas
               sesuai ketentuan yang berlaku," kata Plt Dirjen Binapenta dan PKK Kemnaker Aris
               Wahyudi melalui siaran pers kementerian yang diterima di Jakarta, Kamis.

               Menurut dia, beberapa aspek ketenagakerjaan yang akan diselidiki, antara lain
               perizinan, syarat kerja dan izin hubungan kerja, terjadinya kerja paksa dan
               kekerasan di tempat kerja, trafficking , potensi mempekerjakan anak hingga sarana
               keselamatan dan kesehatan kerja (K3).

               Meski pemberian izin penempatan ABK tidak sepenuhnya berada di Kemnaker
               dengan Surat Ijin Perusahaan Penempatan PMI (SIP3MI), karena Kementerian
               Perhubungan juga dapat melakukannya lewat Surat Izin Usaha Perekrutan dan
               Penempatan Awal Kapal (SIUPPAK) bagi agen penempatan, pihak Kemnaker akan
               tetap melakukan investigasi terkait hal itu.

               Investigasi itu akan melingkupi aspek ketenagakerjaan, seperti pelanggaran
               hubungan kerja dan norma ketenagakerjaan khususnya perlindungan pekerja
               migran Indonesia.

               Untuk itu, tegasnya, Kemnaker masih terus melakukan pemeriksaan dan sudah
               berkoordinasi dengan berbagai pihak, seperti Kementerian Luar Negeri, Kementerian
               Perhubungan dan Kementerian Kelautan dan Perikanan.

               "Untuk itu kami terus berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait. Kami akan
               memastikan aspek ketenagakerjaan dan hak-hak pekerja terpenuhi dan kasus ini
               segera dapat diatasi dengan baik," tegas Aris.

               Pewarta: Prisca Triferna Violleta Editor: Endang Sukarelawati COPYRIGHT (c)2020 .



                                                      Page 199 of 276.
   195   196   197   198   199   200   201   202   203   204   205