Page 197 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 8 MEI 2020
P. 197

Title          JENAZAH ABK INDONESIA DILARUNG KE LAUT, KEMNAKER INVESTIGASI PELANGGARAN
               Media Name     suaramerdeka.com
               Pub. Date      07 Mei 2020
                              https://www.suaramerdeka.com/news/nasional/228261-jenazah-abk-indonesi a-dilarung-
               Page/URL
                              ke-laut-kemnaker-investigasi-pelanggaran
               Media Type     Pers Online
               Sentiment      Positive








               Kementerian Ketenagakerjaan masih melakukan pemeriksaan dan pendalaman
               terhadap kasus jenazah Anak Buah Kapal (ABK) Indonesia yang dilarung ke laut
               oleh sebuah kapal pencari ikan berbendera Tiongkok.

               "Kita juga terus melakukan koordinasi dengan Kemlu, KKP, dan KemHub mengingat
               kejadian ini terjadi di luar negeri," kata Plt. Dirjen Binapenta dan PKK Kemnaker,
               Aris Wahyudi, di Jakarta, Kamis.

               Aris menjelaskan, Kemnaker akan fokus melakukan investigasi pada aspek-aspek
               ketenagakerjaan yaitu pelanggaran hubungan kerja, dan pelanggaran norma
               ketenagakerjaan, khususnya pelindungan pekerja migran Indonesia.

               Jenis-jenis pelanggaran yang akan diselidiki antara lain perizinan ketenagakerjaan,
               syarat kerja dan izin hubungan kerja, terjadinya kerja paksa dan kekerasan di
               tempat kerja, trafficking, potensi mempekerjakan pekerja anak, hingga sarana
               Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3).

               "Kita tegaskan bahwa Kementerian Ketenagakerjaan tidak akan mentolelir apabila
               terdapat penyimpangan yang dilakukan oleh pihak perusahaan baik terkait proses
               penempatan maupun pemenuhan hak pekerja. Kita akan melakukan tindakan tegas
               sesuai ketentuan yang berlaku," kata Aris.

               Sesuai peraturan pemberian ijin penempatan bagi perusahaan untuk ABK selama ini
               tidak sepenuhnya berada di Kemnaker (melalui SIP3MI/Surat Ijin Perusahaan
               Penempatan PMI), mengingat Kementerian Perhubungan (Cq. Ditjen Hubla) juga
               mengeluarkan SIUPPAK (Surat Ijin Usaha Perekrutan dan Penempatan Awak Kapal)
               bagi agen penempatan yang biasa disebut maning agent.

               "Untuk itu kami terus berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait. Kami akan
               memastikan aspek ketenagakerjaan dan hak-hak pekerja terpenuhi dan kasus ini
               segera dapat diatasi dengan baik," kata Aris menegaskan.












                                                      Page 196 of 276.
   192   193   194   195   196   197   198   199   200   201   202