Page 193 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 8 MEI 2020

Title KEMNAKER: PEMBAYARAN THR HARUS SESUAI UU
Media Name investor.id
Pub. Date 07 Mei 2020
Page/URL https://investor.id/business/kemnaker-pembayaran-thr-harus-sesuai-uu
Media Type Pers Online
Sentiment Positive

Kementerian Ketenagakerjaan mengeluarkan Surat Edaran (SE) Menteri
Ketenagakerjaan Nomor M/6/HI.00.01/V/2020 tentang Pelaksanaan Pemberian
Tunjangan Hari Raya Keagamaan Tahun 2020 di Perusahaan dalam Masa Pandemi
Corona Virus Disease 2019 (Covid-19).

"Memastikan perusahaan agar membayar THR Keagamaan kepada pekerja/buruh
sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan," ucap Menteri Ketenagakerjaan
Ida Fauziyah melalui surat edaran yang diterima Kamis (7/5).

Dalam surat ini perusahaan swasta dimungkinkan melakukan tunda atau cicil
pembayaran Tunjangan Hari Raya (THR) Keagamaan pada tahun ini. Namun,
pembayaran THR yang dicicil atau ditunda ini tetap harus diselesaikan dalam tahun
2020.

Memperhatikan kondisi perekonomian saat ini sebagai akibat Pandemi Covid19 yang
membawa dampak pada kelangsungan usaha dan mempertimbangkan kebutuhan
pekerja akan pembayaran THR Keagamaan maka diperlukan kesamaan pemahaman
antara pengusaha dan pekerja.

Perusahaan yang tidak mampu membayar THR Keagamaan pada waktu yang
ditentukan, dapat mencari solusi melalui proses dialog antara pengusaha dan
pekerja atau buruh. Proses dialog tersebut dilakukan secara kekeluargaan, dilandasi
dengan laporan keuangan internal perusahaan yang transparan, dan itikad baik
untuk mencapai kesepakatan.

"Bila perusahaan tidak mampu membayar THR secara penuh pada waktu yang
ditentukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan maka pembayaran
THR dapat dilakukan secara bertahap," ucap Ida.

Bila perusahaan tidak mampu membayar THR secara penuh pada waktu yang
ditentukan, maka pembayaran THR dapat dilakukan penundaan sampai dengan
jangka waktu tertentu yang disepakati. Kesepakatan akan mencakup waktu dan
cara pengenaan denda keterlambatan pembayaran THR Keagamaan.

Kemudian, kesepakatan antara pengusaha dan pekerja/buruh itu harus dilaporkan
oleh perusahaan kepada dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintah di
bidang ketenagakerjaan setempat.

Page 192 of 276.