Page 190 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 8 MEI 2020

masalah mengingat perusahaan mengalami permasalahan dengan cash flow nya
sehingga akan mengalami kesulitan untuk membayar full THR pada H-7.

Timboel menilai Surat Edaran Menteri Ketenagakerjaan adalah baik dan bisa
dijadikan acuan bagi perusahaan dan pekerja (atau SP/SB) untuk pembayaran THR
ini. Surat edaran ini baik untuk bisa dilaksanakan oleh Pengusaha dan Pekerja
(SP/SB). Pihak Pengusaha dan Pekerja (SP) harus memiliki pengertian yang sama
dalam kondisi Covid-19 ini.

Bagi perusahaan yang mampu laksanakan pembayaran tanpa harus memanfaatkan
kondisi Covid-19 ini untuk tidak melaksanakan kewajiban membayat THR, dan bila
memang cash flow perusahaan mengalami kesulitan maka lakukan komunikasi atau
dialog sosial yang berkualitas untuk mencari solusi atas persoalan THR ini.

Menurut Timboel, pengusaha harus mengajak bicara pekerja atau SP/SB dan buat
perjanjian bersama untuk proses pembayaran THR ini.

"Pekerja jangan juga menolak ajakan komunikasi ini, dengan tetap mengatakan
pokoknya harus bayar sesuai regulasi. Dalam kondisi pandemi ini harus ada
pengertian dari kedua belah pihak, agar proses produksi tetap berjalan dan pekerja
tetap bisa bekerja," kata Timboel.

Bila memang H-7 perusahaan hanya mampu membayar 60%, misalnya, dan sisanya
dibayarkan di bulan-bulan berikutnya, maka semuanya ini harus ditulis dalam
perjanjian bersama yang akan mengikat kedua belah pihak. Item-item apa saja
yang disepakati harus jelas.

Timboel berharap, semoga dengan adanya insentif dan bantuan dari Pemerintah
kepada perusahaan dengan berbagai kebijakannya seperti pinjaman lunak untuk
modal kerja, dsb bisa menggerakkan roda produksi sehingga perusahaan dapat
segera menyelesaikan kewajibannya kepada pekerja.

Relaksasi iuran jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian sebesar 90% (jadi
hanya membayar 10%) selama 3 bulan dan dapat ditambah 3 bulan dan penundaan
pembayaran iuran jaminan pensiun bisa mendukung cash flow perusahaan untuk
membayar THR pekerja.

Menurut Timboel, tentunya peran pemerintah dalam hal ini Kementerian
Ketenagakerjaan (Kemnaker) sangat dinanti untuk memastikan surat edaran ini
berjalan dengan baik di perusahaan.

Pemerintah harus proaktif berkomunikasi dengan perusahaan dan SP/SB (atau
perwakilna pekerja) tentang pembayaran THR ini. Dan bila memang ada potensi
masalah maka pemerintah mendatangi perusahaan tersebut dan ajak bicara
manajemen dan SP/SB atau perwakilan pekerja, sehingga bisa dicarikan solusinya.

Page 189 of 276.