Page 189 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 8 MEI 2020
P. 189

Title          KEMNAKER HARUS AKTIF DEKATI PERUSAHAAN AGAR BAYAR THR
               Media Name     beritasatu.com
               Pub. Date      07 Mei 2020
                              https://www.beritasatu.com/ekonomi/629987/kemnaker-harus-aktif-dekati- perusahaan-
               Page/URL
                              agar-bayar-thr
               Media Type     Pers Online
               Sentiment      Positive







               Jakarta, Beritasatu - Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) melalui Posko
               Tunjangan Hari Raya (THR) harus proaktif. Selama ini Posko THR hanya pasif
               sehingga tidak memberikan manfaat lebih bagi persoalan THR ini.

               "Posko THR ada hanya sebagai rutinitas tahunan. Saatnya Posko THR proaktif
               berkomunikasi dan bila perlu mendatangi perusahaan agar pembayaran THR
               berjalan dengan baik," kata Sekjen Organisasi Pekerja Seluruh Indonesia (Opsi),
               Timboel Siregar, Kamis (7/5/2020).

               Timboel berharap pembayaran THR bisa berjalan dengan baik di masa pandemi
               Covid-19 ini, dengan pengertian dan kesepakatan yang sama antara manajemen
               dan pekerja (Serikat Pekerja-SP/Serikat Buruh-SB).

               Timboel mengatakan, THR adalah hak pekerja. Pasal 7 PP Nomor 78 Tahun 2015
               tentang Pengupahan mewajibkan pengusaha membayar THR kepada pekerja, paling
               lambat H-7.

               Pasal 3 ayat (1) Peraturan Menteri Ketenagkerjaan Nomor 6 Tahun 2016 tentang
               Tunjangan Hari Raya Keagamaan bagi Pekerja/Buruh di Perusahaan, menyatakan
               THR diberikan satu bulan upah untuk pekerja yang sudah bekerja minimal 12 bulan,
               sementara pekerja yang bekerja minimal 1 bulan sampai kurang 12 bulan
               memperoleh THR secara proporsional.

               Pasal 3 ayat (2) nya menyatakan upah sebagai perhitungan pembayaran THR
               adalah upah tanpa tunjangan atau upah pokok termasuk tunjangan tetap. Pasal 7
               Permenaker Nomor 6 Tahun 2016 ini mengamanatkan pekerja komtrak atau tetap
               yang mengalami PHK terhitung sejak 30 hari sebelum hari raya berhak atas THR.

               Kehadiran THR adalah untuk mendukung daya beli pekerja dan keluarganya ketika
               merayakan hari raya, mengingat biasanya pada hari Raya terjadi proses silaturahmi
               dengan keluarga dan kerabat, dan tentunya harga-harga naik ketika mendekati hari
               raya. "Ini merupakan aspek sosioligis dan ekonomi bagi pekerja yang merayakan
               hari raya. Dan oleh karenanya wajib dibayarkan pengusaha," kata dia.

               Jadi ketentuan THR berdasarkan aspek yuridis, sosiologis dan ekonomi sudah jelas.
               Namun di masa pandemi Covid-19 ini memang pembayaran THR akan mengalami




                                                      Page 188 of 276.
   184   185   186   187   188   189   190   191   192   193   194