Page 248 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 8 MEI 2020
P. 248
Title LBH JAKARTA: THR KERAP JADI ALAT AGAR PERUSAHAAN TAK BAYAR PESANGON
Media Name kompas.com
Pub. Date 06 Mei 2020
https://nasional.kompas.com/read/2020/05/06/12453211/lbh-jakarta-thr-k erap-jadi-
Page/URL
alat-agar-perusahaan-tak-bayar-pesangon
Media Type Pers Online
Sentiment Positive
Direktur Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta Arif Maulana mengatakan,
tunjangan hari raya (THR) kerap dijadikan alasan oleh perusahaan untuk membayar
kompensasi kepada karyawan yang terkena pemutusan hubungan kerja (PHK)
akibat Covid-19. Menurut Arif, dari laporan yang diterima LBH Jakarta, banyak
pekerja yang kena PHK tidak mendapat pesangon dan hanya mendapat THR
sebagai gantinya.
"Ada pekerja tetap di-PHK tapi tidak diberi pesangon. Menariknya menggunakan
momentum Lebaran, sehingga THR yang mestinya jadi pendapatan non-upah yang
wajib dibayarkan perusahaan, dijadikan semacam alat untuk bargaining supaya
tidak membayar pesangon," ujar Arif dalam diskusi online, Rabu (6/5/2020).
Arif menuturkan, ada sebanyak 9 kasus ketenagakerjaan terkait THR yang
laporannya telah diterima sejak pengaduan dibuka pada 17 Maret 2020. Dari jumlah
kasus tersebut, ada pekerja yang tidak dibayar THR-nya karena alasan Covid-19,
ada yang membayar tapi hanya sebagian, dan perusahaan yang mem-PHK
karyawan sebelum puasa. Padahal dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003
tentang Ketenagakerjaan, soal pembayaran pesangon ada hitungan tersendiri sesuai
masa kerja dan lainnya.
"THR digunakan sebagai kompensasi untuk menghindari pesangon. Sembilan kasus
itu berkenaan dengan itu," tutur Arif.
Dalam Peraturan Menteri Tenaga Kerja (Permenaker) Nomor 6 Tahun 2016 tentang
THR di perusahaan, kata Arif, semestinya THR dibayarkan 100 persen kepada
pekerja. Selain itu, maksimal pembayarannya adalah 7 hari sebelum Hari Raya.
"Namun terkait PHK di masa bulan puasa, THR tetap harus dibayarkan tapi
perusahaan menghindar dengan bayar THR dan memberhentikan karyawan
sebelum hari raya jatuh," kata dia.
Adapun LBH Jakarta membuka aduan warga via online, baik melalui e-mail maupun
telepon sejak 17 Maret 2020. Hingga Selasa (5/5/2020), pengaduan yang masuk
mencapai 154 aduan. Dari kurun waktu tersebut, pengaduan paling banyak
berkenaan dengan kasus gagal bayar untuk pinjaman online sebanyak 53 kasus,
kasus ketenagakerjaan sebanyak 35 kasus. Kemudian kasus utang-piutang
sebanyak 13 kasus, masalah perjanjian jual beli sebanyak 6 kasus, dan wanprestasi
sebanyak 4 kasus.
Page 247 of 276.
