Page 251 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 8 MEI 2020

Title TERLAMBAT BAYAR THR KARYAWAN, PERUSAHAAN TERANCAM KENA SANKSI
Media Name pikiran-rakyat.com
Pub. Date 06 Mei 2020
https://www.pikiran-rakyat.com/ekonomi/pr-01377484/terlambat-bayar-thr -karyawan-
Page/URL
perusahaan-terancam-kena-sanksi
Media Type Pers Online
Sentiment Positive

Kendati pandemi Covid-19 belum berakhir, seluruh perusahaan harus tetap
mematuhi Peraturan Menteri Ketenagakerjaan (Permenaker) Nomor 6/2016 tentang
Tunjangan Hari Raya (THR) Keagamaan bagi Pekerja/Buruh di Perusahaan.

Dalam pasal 5 ayat (4) disebutkan bahwa THR pekerja/buruh wajib dibayarkan
pengusaha paling lambat tujuh hari sebelum hari raya keagamaan.

"THR sudah diatur dalam Permenaker Nomor 6/2016 dan harus dipatuhi seluruh
perusahaan/industri," tutur Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
(Disnakertrans) Provinsi Jawa Barat Mochamad Ade Afriandi, di Bandung, Selasa 5
Mei 2020.

Berdasarkan pasal 3 ayat (1a), pekerja/buruh yang telah mempunyai masa kerja 12
bulan atau setahun secara terus-menerus atau lebih diberikan THR sebesar 1 bulan
gaji.

Sementara ayat (1b) menjelaskan, pekerja/buruh yang masa kerjanya kurang dari
12 bulan, diberikan THR secara proporsional sesuai masa kerja.

Perhitungannya, masa kerja dikali 1 bulan gaji, kemudian dibagi 12 (bulan). Bagi
tenaga kerja kontrak yang habis kontraknya beberapa hari sebelum Ramadan, tidak
berhak atas THR.

Perusahaan yang melanggar ketentuan tersebut akan mendapat sanksi sesuai
dengan pasal 10 ayat (1). Pengusaha yang terlambat membayar THR akan
dikenakan denda 5% dari total THR yang harus dibayar sejak berakhirnya batas
waktu kewajiban pengusaha untuk membayar.

Akan tetapi, sesuai ayat (2), pengenaan denda itu tidak akan menghilangkan
kewajiban pengusaha untuk tetap membayar THR kepada pekerja.

Sementara berdasarkan pasal 11, pengusaha yang tidak membayar THR akan
dikenakan sanksi administratif, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang
berlaku.

Page 250 of 276.