Page 254 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 8 MEI 2020
P. 254

30 dari lebaran," ujarnya dalam keteranga tertulis.

               Menurutnya kewajiban itu tertera jelas dalam UU 13/2003 dan PP 78/2015 tentang
               Pengupahan. Pengusaha wajib membayar THR secara penuh sebesar satu bulan
               upah untuk buruh dengan masa kerja satu tahun atau lebih. Sementara yang
               bekerja belum setahun, upah dibayarkan secara proporsional sesuai masa kerja.

               Tri Jata Ayu Pramesti dalam artikel di Hukumonline juga menegaskan bahwa satu-
               satunya dasar dari pemberian THR adalah "masa kerja karyawan," bukan "status
               kerja" seperti dirumahkan atau sedang di kantor. Oleh karena itu "pekerja yang
               sedang dirumahkan berhak atas THR penuh sebesar satu bulan upah selama ia
               telah mempunyai masa kerja satu tahun atau lebih."

               Biasanya, Menteri Tenaga Kerja akan menerbitkan surat edaran terkait THR yang
               ditujukan kepada para gubernur. Saat ini surat tersebut belum ada. Said Iqbal
               mewanti-wanti jika surat tersebut dirilis, isinya "harus tetap mewajibkan membayar
               [THR] 100 persen" dan "tidak membuka ruang untuk dibayar dengan cara dicicil dan
               dibayar di bawah 100 persen."

               Kata Pemerintah

               Di Kudus, Kepala Dinas Tenaga Kerja, Perindustrian, Koperasi, Usaha Kecil dan
               Menengah Bambang Tri Waluyo telah merilis surat edaran THR keagamaan tahun
               2020 yang disampaikan kepada 170 perusahaan pada 27 April 2020. Dalam surat itu
               ia meminta para perusahaan yang merumahkan pekerja tetap memenuhi kewajiban
               mereka, termasuk gaji bulanan dan THR.

               "Kalaupun perusahaan yang berhenti produksi tidak mampu membayar, bisa
               dibayarkan nanti setelah berproduksi kembali atau dibayar secara bertahap sesuai
               kesepakatan dengan pekerja," ujarnya, dikutip dari Antara.

               Di Kudus, terdapat 2.086 pekerja yang dirumahkan dan 17 orang di-PHK selama
               masa pandemi.

               Di tingkat nasional, belum ada surat edaran terkait THR dari pemerintah. Menteri
               Tenaga Kerja (Menaker) Ida Fauziah tidak merespons pesan singkat dan telepon
               reporter Tirto. Namun pada Senin lalu ia mengatakan pengusaha dan pekerja dapat
               menegosiasikan ulang perkara THR pada masa pandemi. "Bila perusahaan tidak
               dapat membayar," kata Ida kepada Kompas, "maka THR dapat ditangguhkan dalam
               jangka waktu tertentu yang disepakati."















                                                      Page 253 of 276.
   249   250   251   252   253   254   255   256   257   258   259