Page 265 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 8 MEI 2020

Title PEKERJA DIRUMAHKAN DAN PHK SEMAKIN BANYAK, PEMERINTAH PUSAT BELUM BERI
KEPASTIAN SOAL KARTU PRAKERJA
Media Name jabar.tribunnews.com
Pub. Date 06 Mei 2020
Page/URL https://jabar.tribunnews.com/2020/05/06/pekerja-dirumahkan-dan-phk-sem akin-
banyak-pemerintah-pusat-belum-beri-kepastian-soal-kartu-prakerja
Media Type Pers Online
Sentiment Positive

Angka perusahaan dan pekerja terdampak Covid-19 di Jawa Barat terus bertambah.
Sampai Rabu, 6 Mei 2020, tercatat 1.158 perusahaan yang merumahkan dan
melakukan PHK kepada total 75.113 pekerjanya.

Mereka yang diprioritaskan Pemprov Jabar untuk mendapat bantuan dari program
Kartu Prakerja ini pun belum mendapat respon dari pemerintah pusat maupun PMO
Kartu Prakerja dan akhirnya diusulkan sementara mendapat bantuan dari
pemerintah daerah.

Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Barat, Mochamad Ade
Afriandi, mengatakan dari total 75.113 pekerja tersebut, 61.084 pekerja dirumahkan
dan 14.029 pekerja terkena PHK. Jumlah pekerja atau buruh yang terimbas Covid-
19 ini meningkat sampai ribuan orang dalam waktu seminggu. Pekerja yang
dirumahkan pada 30 April 2020 sebanyak 55.508 orang, sedangkan pada 5 Mei
2020 sebanyak 61.084 orang.

Jumlah pekerja atau buruh yang terkena PHK pun meningkat. Dari tanggal 30 April
2020 sebanyak 13.752 orang, menjadi 14.029 orang pada 5 Mei 2020. Data pekerja
atau buruh tersebut sudah dilengkapi data identitas lengkap. Ade mengatakan
sayangnya data-data pekerja terdampak Covid-19 yang sudah dilaporkan sejak
bulan lalu tersebut belum mendapat respon dari pihak kementerian dan PMO Kartu
Pra Kerja untuk mendapat fasilitas bantuan dari Kartu Pra Kerja.

"Ini yang kami khawatirkan. Berkenaan data tersebut dijadikan rujukan penerima
Program Kartu Pra Kerja yang dikelola PMO Kemenko Perekonomian RI, sampai
dengan hari ini surat Gubernur Jawa Barat maupun hasil video conference dengan
PMO Kartu Pra Kerja yang difasilitasi Dirjen Bina Lattas Kemnaker RI tanggal 30
April 2020, belum mendapat jawaban pasti atas usulan dimaksud," kata Ade melalui
ponsel, Rabu (6/5/2020).

Sambil menunggu jawaban dan proses pemberian bantuan melalui Kartu Pra Kerja
dari pemerintah pusat, Ade mengatakan pihaknya pun mengajukan supaya
sementara ini para pekerja terdampak ini pun mendapat bantuan dari pemerintah
daerah.

Page 264 of 276.