Page 266 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 8 MEI 2020
P. 266
"Berhubung hal tersebut, serta adanya masukan dari pimpinan serikat pekerja atau
serikat buruh di Jawa Barat, juga Apindo Jawa Barat, dan dalam rangka May Day is
Care Day tahun 2020, diharapkan pekerja atau buruh yang dirumahkan atau di-PHK
saat pandemi Covid-19 dipertimbangkan untuk mendapat bantuan sembako dari
pemerintah daerah," katanya yang juga telah berkirim surat kepada Sekda Jabar
tersebut.
Sebelumnya Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil sudah berkirim surat kepada
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian RI dan Menteri Ketenagakerjaan RI pada
23 April 2020 berkaitan dengan Program Kartu Pra Kerja yang sekarang bentuknya
menjadi pelatihan online, insentif untuk 4 bulan, serta biaya survei.
Gubernur menyatakan telah mengirimkan data untuk Program Kartu Pra Kerja
sesuai hasil input aplikasi IPK Online melalui Kemnaker. Setelah memasuki pandemi
Covid-19, pihaknya juga telah mendata laporan perusahaan/industri terdampak
pandemi yang telah merumahkan bahkan mem-PHK pekerja/buruh. Data ini telah
dikirimkan melalui Kemnaker yang dilengkapi data identitas pekerja/buruh, NIK,
nomor handphone, dan alamat e-mail.
Sehubungan hal tersebut dan untuk memberi jaminan keberlangsungan hidup
pekerja/buruh dan perusahaan/industri, diusulkan bahwa data pekerja/buruh
terdampak Covid-19 yang sudah dilengkapi identitas berikut NIK/nomor
handphone/alamat e-mail untuk dijadikan rujukan penerima Kartu Pra Kerja.
Rekrutmen online melalui www.prakerjagold oleh PMO, laporan data hasilnya
diminta ditembuskan kepada Gubernur/Bupati/Walikota untuk menghindari duplikasi
penerima bantuan Jaring pengaman sosial. Data pendaftar dan penerima Kartu Pra
Kerja (KPK) yang sudah memenuhi syarat, pun diharapkan ditembuskan laporannya
kepada Gubernur/Bupati/Walikota untuk diumumkan kepada publik.
Kuota penerima Kartu Pra Kerja setiap Provinsi dan Kabupaten/Kota, pun dinilai
perlu diketahui oleh Daerah untuk kepastian jumlah dan data penerima dalam
rangka jaring pengaman sosial.
Diharapkan juga pelatihan online ditunda dan untuk tiga bulan ke depan bentuknya
berupa bantuan tunai langsung atau subsidi upah untuk jamlnan kelangsungan
hidup pekerja atau buruh selama tanggap bencana COVlD-19.
Secara nasional, Gubernur menyatakan perlu arahan melalui Edaran Menteri
Ketenagakerjaan bagi pimpinan perusahaan/industri yang tidak melaporkan
keputusan merumahkan atau mem-PHK sesuai ketentuan, perusahaan atau
industrinya tidak diberikan stimulus keuangan.
Kemudian pimpinan perusahaan atau iindustri sampai ke tingkat manajer untuk
mengurangi jumlah penghasilan atau tunjangan yang diterima, untuk
penanggulangan Covid-19 atau tambahan sembako bagi pekerja/buruh saat hadapi
PSBB.
Page 265 of 276.
