Page 127 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 29 MARET 2020
P. 127
MUHADJIR EFFENDY: CUTI LEBARAN 2021 SATU HARI ADA, TAPI TAK BOLEH
MUDIK
Jakarta - Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan RI, Muhadjir
Effendy mengatakan bahwa cuti Lebaran 2021 selama satu hari tetap ada, tapi masyarakat tak
boleh mudik . Dalam hal ini, Pemerintah resmi memutuskan pelarangan mudik yang mulai
berlaku 6 sampai 17 Mei 2021.
"Cuti bersama Idulfitri satu hari tetap ada. Namun, tidak boleh ada aktivitas mudik," ujar
Muhadjir saat Konferensi Pers Rapat Tingkat Menteri Terkait Persiapan Hari Raya Idulfitri 1442
H di Kantor Kemenko PMK, Jakarta, pada Jumat, 26 Maret 2021.
Untuk cuti bersama Idulfitri, lanjut Muhadjir, yaitu tanggal 12 Mei 2021. Kendati demikian,
masyarakat diimbau tidak melakukan pergerakan atau aktivitas kegiatan yang berpotensi
menaikkan angka kasus penularan dan keterpaparan Virus Corona.
Pelarangan mudik Lebaran 2021 berlaku untuk seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN), TNI, Polri,
Badan Usaha Milik Negara (BUMN), karyawan swasta maupun pekerja mandiri, serta masyarakat
umum. Meski begitu, ada pengecualian, khususnya bagi pegawai yang sedang melakukan
perjalanan dinas.
Oleh sebab itu, pegawai harus disertai dengan syarat memiliki surat tugas yang ditandatangani
pejabat minimal eselon dua bagi ASN dan BUMN atau surat keterangan dari kepala desa bagi
masyarakat yang memiliki keperluan mendesak.
Selalu Jaga Kesehatan, Jangan Sampai Tertular dan Jaga Keluarga Kita.
Pengaturan mengenai pengecualian pegawai yang melakukan perjalanan dinas, lanjut Muhadjir
Effendy, dilakukan oleh instansi dan perusahaan tempat pegawai yang bersangkutan bekerja.
"Panduannya akan diatur oleh KemenpanRB, sedangkan untuk tanggung jawab perusahaan akan
diatur oleh Kemenaker, sedangkan yang di luar itu akan diatur oleh Kemendagri," lanjutnya.
Untuk mekanisme pengaturan pergerakan orang dan barang pada masa libur Idulfitri juga akan
diatur oleh kementerian dan lembaga terkait.
"Untuk kegiatan keagamaan dalam rangka menyangkut dalam rangka menyambut Ramadan dan
Idulfitri akan diatur oleh Kementerian Agama dengan berkonsultasi kepada Majelis Ulama
Indonesia (MUI) dan organisasi organisasi keagamaan yang ada," imbuh Muhadjir.
"Seluruh Kementerian dan lembaga akan mempersiapkan komunikasi publik yang baik mengenai
peniadaan mudik ini.".
126
