Page 132 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 29 MARET 2020
P. 132
Judul Peraturan & Alasan Pemerintah Larang Mudik Lebaran 6-17 Mei 2021
Nama Media tirto.id
Newstrend Larangan Mudik Lebaran 2021
Halaman/URL https://tirto.id/peraturan-alasan-pemerintah-larang-mudik-lebaran-6-
17-mei-2021-gbwA
Jurnalis Nur Hidayah Perwitasari
Tanggal 2021-03-26 13:37:00
Ukuran 0
Warna Warna
AD Value Rp 17.500.000
News Value Rp 52.500.000
Kategori Kementerian Ketenagakerjaan
Layanan Korporasi
Sentimen Positif
Narasumber
positive - Joko Widodo (Presiden Republik Indonesia) Maka ditetapkan bahwa tahun 2021 mudik
ditiadakan
positive - Joko Widodo (Presiden Republik Indonesia) Berlaku untuk seluruh ASN, TNI, Polri,
BUMN, karyawan swasta, maupun pekerja mandiri dan juga seluruh masyarakat
positive - Muhadjir Effendy (Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan
Republik Indonesia) Sehingga upaya vaksinasi yang sudah dilakukan bisa menghasilkan kondisi
kesehatan yang semaksimal mungkin sesuai dengan yang diharapkan
positive - tirto (None) Sebelum dan sesudah hari dan tanggal itu diimbau kepada masyarakat
untuk tidak melakukan pergerakan atau kegiatan-kegiatan yang keluar daerah sepanjang kecuali
betul-betul dalam keadaan mendesak dan perlu
positive - tirto (None) Pemberian bansos akan disesuaikan waktunya dan pemberian bantuan
khusus untuk Jabodetabek seperti tahun lalu akan ditentukan kemudian
positive - Muhadjir Effendy (Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan
Republik Indonesia) Dalam Surat Keputusan Bersama (SKB) sebelumnya terdapat 7 hari cuti
bersama. Setelah dilakukan peninjauan kembali SKB, maka cuti bersama dikurangi dari semula
7 hari menjadi hanya tinggal 2 hari saja
negative - Muhadjir Effendy (Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan
Kebudayaan Republik Indonesia) Jangan sampai terjadi penumpukan pada satu hari dan justru
akan berbahaya
Ringkasan
Larangan mudik Lebaran tak hanya berlaku untuk Aparatur Sipil Negara (ASN) tetapi juga untuk
karyawan swasta hingga seluruh masyarakat. Kesepakatan tersebut tertuang dalam Surat
Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama (Menag), Menteri Ketenagakerjaan (Menaker),
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menteri PANRB) Nomor 281
131
