Page 129 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 29 MARET 2020
P. 129
Meski begitu dia belum bisa merinci soal kriteria pengecualian ini. Sebab terkait kriteria yang
masuk dalam kategori urgensi dan diperbolehkan melakukan perjalanan mudik lebaran baru akan
diatur oleh lembaga atau kementerian terkait.
"Untuk imbauan supaya tidak bepergian kecuali dalam keadaan urgen, tentang urgensinya akan
ditentukan instansi atau lembaga tempat dia bekerja," kata Muhadjir saat menyampaikan
konferensi pers secara daring, Jumat (26/3).
Dia juga menyebut terkait hal ini akan diatur oleh tiga kementerian, yakni Kementerian
Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Kementerian Ketenagakerjaan, dan
Kementerian Dalam Negeri.
Panduannya sendiri akan diberikan oleh Kemenpan RB sementara yang berkaitan dengan
karyawan akan diatur oleh Kemenaker, selebihnya masuk ranah Kemendagri.
"Panduannya nanti akan diatur oleh Menpan RB sedangkan yang berkaitan dengan karyawan itu
Menaker, dan yang di luar itu oleh Kemendagri," katanya.
Muhadjir juga menyatakan larangan mudik ini akan mulai berlaku per 6 Mei hingga 17 Mei 2021.
Meski begitu dia meminta agar sebelum dan sesudah tanggal tersebut masyarakat untuk tetap
tidak melakukan pergerakan secara masif.
"Diimbau kepada masyarakat untuk tidak melakukan pergerakan atau kegiatan-kegiatan yang
keluar daerah sepanjang, kecuali betul-betul dalam keadaan mendesak dan perlu," kata dia.
(tst/gil).
128
