Page 31 - e-Kliping Ketenagakerjaan 18 Juni 2019
P. 31
Ia diminta tanggapan terkait peringatan Hari Pekerja Rumah Tangga Internasional
2019 yang berlangsung Minggu (16/6).
Dengan ketiadaan pengakuan dari pemerintah, kata dia, maka nasib pekerja rumah
tangga pun jadi terkatung-katung.
"Baik yang bekerja di dalam maupun di luar negeri, pekerja rumah tangga masih
menghadapi ketidakjelasan kontrak dan jam kerja hingga upah yang kecil," katanya.
Belum lagi, kata dia, kekerasan baik fisik maupun verbal yang juga masih
menghantui kerja para pekerja rumah tangga.
"Konvensi International Labour Organization (ILO) No 189 tentang Kerja Layak
Pekerja Rumah Tangga sudah mendorong Indonesia membuat draft Rancangan
Undang-Undang Pekerja Rumah Tangga (PRT) yang dapat menjadi dasar hukum
pengaturan PRT. Tapi sampai sekarang belum juga diratifikasi," katanya.
Sementara mengenai UU, diakui Anis pihaknya sudah beberapa kali
memperjuangkannya. Sayang, tidak ada keinginan politik dari legislatif sehingga UU
ini mangkrak di Senayan.
"Tak tanggung-tanggung mangkraknya UU PRT itu sejak 2004. Tidak ada komitmen
dan 'political will' dari DPR dan pemerintah untuk memrioritaskan ini," katanya.
Anis berasumsi, mangkraknya RUU ini bisa jadi karena isu PRT dianggap tidak
seksi oleh para pemegang kebijakan.
Selain itu, katanya, juga ada pandangan kalau mereka yang duduk di DPR adalah
representasi majikan sehingga tidak mau mengesahkan UU ini.
"Artinya mereka sendiri yang enggak mau terikat dengan UU ini. Padahal
pengesahan UU ini cukup 'urgent' untuk PRT," katanya.
Page 30 of 59.
