Page 49 - KLIPING KETENAGAKERJAAN 19 desember 2019
P. 49
turunan dan kelembagaan tata kelola perlindungan pekerja migran sesuai UU No.
18/2017. Wahyu mengatakan Migrant Care juga menolak likuidasi UU No. 18/2017
ke dalam rencana Omnibus Law bidang Ketenagakerjaan.
"Kami mendesak pemerintah segera menyusun peta jalan perlindungan pekerja
migran Indonesia yang berorientasi pelayanan publik, berwatak desentralisasi, dan
bersperspektif keadilan dan kesetaraan gender," jelasnya.
Page 48 of 118.
